Tandaseru – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM) Kabupaten Halmahera Barat menemukan adanya variasi harga pada minyak goreng subsidi, MinyaKita, di tingkat pedagang. Kondisi tersebut ditemukan saat instansi terkait menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Jailolo, Jumat (10/7/2026).
Kepala Disperindagkop UKM Halmahera Barat, Zefanya Murary, mengungkapkan perbedaan harga jual tersebut dipicu jalur distribusi yang tidak seragam di antara para pedagang.
“Sebagian pedagang mendatangkan stok langsung secara mandiri dari Surabaya, sementara sebagian lainnya membeli dari toko grosir,” ujar Zefanya di sela-sela sidak.
Menyikapi temuan ini, Pemerintah Daerah Halmahera Barat tengah menyiapkan langkah penataan pasokan guna mengurai rantai distribusi. Langkah tersebut diambil agar harga minyak goreng subsidi di tingkat konsumen dapat kembali stabil dan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Sebagai solusi jangka pendek, Zefanya menawarkan skema pemasokan MinyaKita secara langsung kepada pedagang melalui kerja sama dengan Perum Bulog. Upaya ini disambut positif para pedagang pasar sebagai solusi memotong rantai pasok yang panjang.
Raih Apresiasi Bank Indonesia
Di samping kendala variasi harga, upaya pemenuhan ketersediaan pangan di Halmahera Barat mendapat apresiasi dari Bank Indonesia (BI). Dalam forum Focus Group Discussion (FGD) bersama Perum Bulog baru-baru ini, BI mencatat realisasi serapan pasokan MinyaKita ke wilayah Halmahera Barat menduduki peringkat tertinggi kedua di Maluku Utara setelah Kota Ternate.
Berdasarkan data periode Januari hingga Juni 2026, volume penyaluran MinyaKita ke Halmahera Barat mencapai 58.596 liter. Perwakilan BI menilai capaian ini luar biasa, mengingat Halmahera Barat mampu melampaui volume penyaluran Kabupaten Halmahera Utara yang secara infrastruktur memiliki fasilitas gudang Bulog. Atas keberhasilan distribusi logistik tersebut, pihak BI menyatakan ketertarikannya mempelajari strategi taktis yang diterapkan Disperindagkop UKM Halbar agar dapat diimplementasikan di kabupaten/kota lain.
Menanggapi apresiasi tersebut, Zefanya menegaskan pencapaian ini merupakan hasil komitmen serta kerja keras seluruh tim di lapangan dalam menjaga ketahanan pangan dan memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dengan baik.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.