Tandaseru – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pulau Morotai menggelar pertemuan strategis High Level Meeting (HLM) di Aula Lantai II Kantor Bupati Pulau Morotai, Senin (22/06/2026). Forum yang mengusung tema “TPID Bersinergi, Inflasi Terkendali” ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan global maupun domestik.
Acara tersebut dipimpin Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, mewakili Bupati selaku Ketua TPID. Turut mendampingi Sekda sekaligus Ketua Pelaksana Harian TPID Muhammad Umar Ali, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Maluku Utara Handi Susila, Ketua DPRD M. Riski, Kepala BPS Samsuldin Rijal, jajaran Forkopimda, serta pimpinan OPD terkait.
Dalam pemaparannya, Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Handi Susila, mengungkapkan inflasi Provinsi Maluku Utara pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,05% (mtm). Inflasi utamanya didorong kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga akibat kenaikan harga LPG non-subsidi, serta lonjakan permintaan komoditas perikanan dan hortikultura menjelang Iduladha.
Sementara itu, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Pulau Morotai pada minggu kedua Juni 2026 menunjukkan tren inflasi yang disumbang oleh komoditas cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. Sebagai wilayah kepulauan, Morotai dihadapkan pada tantangan struktural seperti tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah, biaya logistik antar-pulau, faktor cuaca ekstrem, serta keterbatasan fasilitas cold storage.
Merespons tantangan tersebut, Wakil Bupati Rio Christian Pawane menegaskan HLM ini harus melahirkan aksi nyata yang berdampak langsung pada stabilitas harga di pasar.
“High Level Meeting ini bukan sekadar ruang diskusi, melainkan harus melahirkan rekomendasi kuat dan langkah konkret demi menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Rio.
Untuk itu, Pemkab Morotai bersama BI Maluku Utara dan unsur TPID menyepakati lima langkah konkret terintegrasi yang akan segera dijalankan:
- Intervensi Pasar secara Masif: Memperluas gerakan pasar murah, operasi pasar berkala, serta sidak untuk mencegah penimbunan barang.
- Optimalisasi Anggaran Daerah: Merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi dan memberikan subsidi transportasi logistik dari APBD.
- Penguatan Pasokan Pangan Mandiri: Menggalakkan Gerakan Menanam komoditas hortikultura di pekarangan rumah, penguatan Kios Pangan, serta optimalisasi penyaluran beras SPHP dan Minyakita.
- Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan: Mendorong output petani, nelayan, dan peternak lokal melalui bantuan sarana prasarana serta pendampingan teknis.
- Kerja Sama Antardaerah (KAD): Membuka jalur kolaborasi pasokan pangan strategis dengan wilayah produsen lain di Maluku Utara.
Di akhir forum, Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmen penuhnya terus mengawal asistensi teknis HLM TPID secara berkala serta memfasilitasi pelaksanaan pasar murah demi menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Morotai.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.