Tandaseru — Pemerintah Provinsi Maluku Utara bergerak cepat merespons keluhan masyarakat mengenai ketidaksesuaian data desil kesejahteraan.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengimbau warga untuk proaktif mengecek dan memperbarui status desil mereka secara mandiri.
Langkah ini diambil guna memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Sherly mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara untuk membahas penataan data tersebut.
”Sensus Ekonomi 2026 sudah dilakukan, tetapi hasilnya memang belum keluar untuk memperbarui (update) desil,” ujar Sherly.
Guna menjangkau keterbukaan informasi, masyarakat kini dapat mengakses laman resmi BPS di dtsen-form.bps.go.id untuk mengetahui tingkat desil masing-masing. Jika masyarakat merasa klasifikasi desil yang tercantum tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya, misalnya terdata di desil 6 padahal tergolong desil 4, mereka diberikan hak untuk mengajukan pembaruan data secara mandiri.
Selain pengecekan desil, Pemprov Maluku Utara juga mengarahkan masyarakat untuk memanfaatkan portal Perlinsos milik Kementerian Sosial (Kemensos). Melalui laman tersebut, warga dapat memeriksa status penerimaan bantuan sosial sekaligus mengajukan diri jika merasa memenuhi syarat.
”Kalau belum dapat dan merasa memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau bantuan sembako, masyarakat bisa langsung mengajukan lewat portal Perlinsos,” tambahnya.
Melalui kemudahan akses digital ini, Pemprov Maluku Utara berharap ketepatan data kemiskinan terus meningkat sehingga program perlindungan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.