Diskusi ini menghadirkan 4 pembicara lokal, di antaranya Direktur FOSHAL Maluku Utara, Mahmud Ici, Dosen Kehutanan Unkhair Ternate yang juga Ketua Harian FKDAS MKR Maluku Utara, Much. Hidayah Marasabessy, Sekretaris Dinas Kehutanan Maluku Utara, Achmad Zakih, dan Koordinator Burung Indonesia Program Kepulauan Maluku, Benny Aladin.
Koordinator SIEJ Simpul Maluku Utara, Ikram Salim menuturkan bahwa Maluku Utara saat ini sedang menghadapi deforestasi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Program hilirisasi nikel yang digaungkan Jokowi, kata Ikram, membuat penambang nikel makin agresif membabat hutan yang menyebabkan laju deforestasi tidak dapat dikendalikan.
“Sudah pasti aktivitas penambangan ini dimulai dengan land clearing atau pembersihan area, otomatis ada pembabatan pohon sehingga kita kehilangan tutupan hutan,” kata Ikram.
Maluku Utara, lanjut dia, saat ini memiliki lebih dari 213.960 hektare hutan yang telah dikepung izin usaha pertambangan (IUP). Berdasarkan catatan Foshal Maluku Utara di Halmahera Selatan terdapat 15 izin dengan total luas konsesi 32.236 ribu hektare. Kemudian untuk IUP nikel juga mencaplok Halmahera Timur dan Halmahera Tengah dengan 4 izin dan luas konsesi 70.287 hektare.
“Data analisis spasial Global Forest Watch sejak 2001-2022 menunjukan Halmahera Tengah kehilangan 26,1 ribu hektare tutupan pohon, ini setara dengan penurunan 12 persen tutupan pohon sejak tahun 2000,” ungkapnya.
“Karena itu perlu ada upaya bersama untuk membicarakan hal ini secara terus dan dibarengi dengan aksi, kami jurnalis sudah pasti mengambil peran ini untuk menyampaikan kondisi serius melalui liputan mendalam,” cetus Ikram menambahkan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.