Tandaseru – Sebanyak 1.066 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, hingga kini belum menerima pembayaran gaji dari pemerintah daerah setempat.
Berdasarkan data yang dihimpun, alokasi anggaran gaji yang bersumber dari transfer pemerintah pusat tersebut mencapai Rp 3.903.786.579 per bulan. Anggaran ini diperuntukkan bagi PPPK yang terbagi dalam tiga formasi utama, yakni Tenaga Teknis, Guru, dan Tenaga Kesehatan.
Tertundanya pembayaran hak para pegawai ini dipicu kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut memaksa Pemda Pulau Morotai terus melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Terkait situasi nasional ini, Kemendagri telah mengeluarkan surat bersifat biasa bernomor 900.1/5044/SJ tertanggal 5 Juli 2026. Surat tersebut berisi permintaan data pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang tidak mampu membayarkan kebutuhan belanja Pegawai ASN Daerah.
Dalam surat itu, Kemendagri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah sedang melakukan pendataan dan analisis mendalam. Pemda yang mengalami kendala finansial dalam membayar belanja pegawai, termasuk PPPK, diminta segera menyampaikan data jumlah pegawai, data belanja pegawai, serta jumlah kekurangan anggaran secara objektif dan akurat paling lambat Senin, 6 Juli 2026.
Menanggapi keterlambatan ini, Kepala BKD Pulau Morotai, Alfatah Sibua, menegaskan Pemda Morotai tetap berkomitmen merealisasikan hak para pegawai PPPK dan saat ini tengah aktif mencari solusi bersama pemerintah pusat.
“Jadi kalau isu unjuk rasa dari PPPK, saya belum cover itu. Namun pada prinsipnya, Pemerintah Daerah tetap mencari solusinya untuk membayar gaji PPPK yang tertunda,” ujar Alfatah, Kamis (16/7/2026).
Alfatah juga mengimbau seluruh PPPK Morotai tetap bersabar. Ia menekankan, kondisi ini tidak hanya dialami Kabupaten Pulau Morotai, melainkan juga berimbas ke berbagai daerah lain di Indonesia akibat adanya efisiensi anggaran pusat.
“Pemerintah Morotai tetap berbuat baik untuk mencari solusi pembayaran gaji pegawai PPPK,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.