Tingkatkan Kapasitas Pengelola Bumdes di Halmahera Timur, DPMD Gandeng BPKP Malut

Tandaseru — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halmahera Timur bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku Utara melakukan upaya peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Kegiatan yang dilakukan di ruang Aula Kantor DPMD pada Rabu (26/02/2025) itu bertujuan membekali dan meningkatkan kapasitas pengelola Bumdes.

Abdul Salam Wasahua, Kepala Bidang Pembangunan Desa, Kelembaagaan dan
Kerjasama Desa DPMD, saat dikonfirmasi mengatakan sesuai pemberlakuan PP Nomor 11 Tahun 2021 berkaitan dengan Bumdes, setiap Bumdes diharuskan menggunakan aplikasi Bumdesa di setiap programnya dan kegiatan yang ditekuninya.

“Pengoprasian apliasi Bumdesa tersebut meliputi pendaftaran Bumdes, jenis usaha Bumdes, keuangan dan sampai pada tingkat pelaporan pertanggungjawaban Bumdes berdasarkan aplikasi Bumdesa. Makanya kegiatan ini juga merupakan pelatihan pengunaan aplikasi bagi Bumdes,” ujarnya.

Ia bilang, ada 15 Bumdes berbadan hukum yang diundang mengikuti kegiatan untuk menigkatkan kepengurusan pengelolaan Bumdes berdasarkan aplikasi Bumdesa.

“Sehingga 15 Bumdes yang berbadan hukum ini bisa menunjang program pemerintah,” ujarnya.

Abdul Salam menambahkan, Bumdes juga akan dilibatkan dalam pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Bumdes melalui DD yang dialokasikan 20 persen.

“Jadi Bumdes akan menyediakan seluruh bahan pangan lokal untuk Makan Bergizi Gratis,” tuturnya.

Dinas PMD Haltim sangat mengapresisi BPKP yang telah melakukan sebuah terobosan membekali dan meningkatkan kapasitas pengelola Bumdes yang ada di Haltim.

“Sehingga lewat kegiatan ini, kami berharap ada peningkatan pengelolaan Bumdes setiap desa melalui aplikasi Bumdesa,” tuturnya.

Saat ini, kata dia, ada 37 Bumdes yang sudah terverifikasi di Kementerian Hukum dan HAM serta enam Bumdes dalam tahap perbaikan dokumen.

“37 dan enam Bumdes ini kami upayakan untuk meng-upload dokumen agar bisa mendapatkan badan hukum dan DPMD akan berusaha agar 102 desa di Haltim memiliki Bumdes masing-masing,” pungkasnya.