Tandaseru — Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat Kecamatan Pulau Moti terkait pengadaan satu unit armada ambulans laut khusus. Pengadaan ini ditargetkan masuk dan terealisasi pada tahun anggaran 2027.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate, Najib Thalib, di ruang Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kamis (01/10/2026).
Najib mengungkapkan, armada ambulans laut yang dimiliki Pemkot Ternate saat ini baru tersedia satu unit. Armada tunggal tersebut harus melayani tiga pulau terluar sekaligus, yaitu Kecamatan Batang Dua, Hiri, dan Moti, dengan total populasi mencapai sekitar 10.000 jiwa.
“Kondisi ini belum maksimal menjangkau pelayanan jaminan kesehatan secara menyeluruh. Rentang kendali dan jarak antar pulau membutuhkan optimalisasi pelayanan kesehatan rujukan ke fasilitas kesehatan (faskes) di Kota Ternate,” ujar pria yang akrab disapa Chibon tersebut.
Ia menegaskan, Komisi III DPRD Kota Ternate telah berkomitmen bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait—meliputi Bapelitbanda dari aspek perencanaan, Dinas Kesehatan dari aspek pelayanan, serta Dinas Perhubungan dari sisi pemanfaatan armada.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Muslim Sahil, menjelaskan berdasarkan data penggunaan ambulans laut tahun 2026 hingga semester akhir, pasien rujukan terbanyak berasal dari Pulau Batang Dua dan Pulau Moti. Angka kasus rujukan dari Puskesmas Moti menuju faskes di Kota Ternate tercatat paling tinggi.
“Kami sudah berkonsultasi dengan OPD terkait dan memastikan anggaran tahun 2027 harus merealisasikan tambahan ambulans laut khusus Pulau Moti. Usulan kami, ambulans laut yang ada saat ini difokuskan untuk Batang Dua karena jarak tempuhnya paling jauh, sementara Moti mendapat armada baru,” tegas Muslim.
Kota Ternate menjadi satu-satunya pemerintah daerah di wilayah Maluku Utara yang memiliki fasilitas armada ambulans laut untuk melayani wilayah kepulauan dan pulau terluar.
Ketua Hanura Kota Ternate tersebut menegaskan, Komisi III akan mengawal ketat usulan ini mulai dari pembahasan hingga pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.