Bawaslu Halmahera Tengah Gandeng Gakkumdu Bahas Indikasi Pidana Pilkada
Tandaseru -- Pasca penetapan pasangan calon bupati dan wakli bupati Halmahera Tengah, Maluku Utara, Bawaslu bersama Gakkumdu menggelar rapat pembahasan indikasi pidana pemilihan.
Rapat yang digelar di ruang pertemuan kantor Bawaslu Halteng itu dihadiri Ketua Bawaslu Sitti Hasma, perwakilan kejaksaan, serta aparat kepolisian.
Sitti mengatakan, Gakkumdu Halteng fokus pada indikasi pidana pemilihan. Sebab menurut dia, salah satu tahapan rawan adalah tahapan kampanye.
Rapat ini menurut dia, Untuk memetakan unsur pidana pemilihan terkait perbuatan menguntungkan dan merugikan.
Ia menjelaskan, dalam UU Pilkada ada dua pasal yang mengatur tentang netralitas ASN yaitu pada Pasal 70 dan Pasal 71.
“Pasal 70 ayat (1) berbunyi dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia,” terangnya.
Komentar