Jumlah Penduduk Melonjak, Kursi Dapil III DPRD Maluku Utara Diproyeksikan Bertambah 2

Tandaseru — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara memproyeksikan pergeseran alokasi kursi DPRD Provinsi untuk Pemilu 2029. Bawaslu mengusulkan penambahan dua kursi untuk Daerah Pemilihan (Dapil) III dari delapan menjadi 10 kursi.

Langkah ini diambil setelah data kependudukan terbaru di Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan lonjakan signifikan yang melampaui pertumbuhan di wilayah lain.

“Jika ditinjau berdasarkan angka BPP dan dibandingkan dengan dapil lain, kesenjangannya sangat jauh,” kata Koordinator Divisi Penanganan Data dan Pelanggaran Bawaslu Maluku Utara, Sumitro Muhamadia, dilansit dari radarmalut.com, Rabu (2/9/2026).

Konsekuensi dari penambahan tersebut akan berdampak pada pengurangan jatah di daerah pemilihan lain demi menjaga proporsionalitas.

“Kalau ditambahkan dua kursi di Dapil III, maka otomatis mengurangi kursi di dapil lain. Berdasarkan data sementara, Dapil I dan Dapil V masing-masing berpotensi berkurang satu kursi,” ujar Sumitro.

Perubahan alokasi ini tidak hanya berpotensi terjadi di tingkat provinsi. Di tingkat kabupaten, DPRD Kabupaten Halmahera Tengah yang saat ini memiliki 20 kursi juga diproyeksikan naik menjadi 25 kursi akibat laju pertumbuhan penduduk yang pesat.

“Jumlah penduduk di sana terus meningkat. Kami mendorong hal ini karena secara syarat sudah memenuhi untuk mendapat 25 kursi,” tuturnya.

Meski demikian, Bawaslu menegaskan angka-angka tersebut masih merupakan proyeksi awal dan belum bersifat final. Perhitungan resmi masih menantikan penetapan data kependudukan akhir yang disahkan saat tahapan Pemilu dimulai.

“Datanya belum final hingga ditetapkan menjadi DPT. Namun, prinsip dasar penataan alokasi kursi tetap mengacu pada jumlah penduduk,” kata Sumitro.

Bawaslu Maluku Utara dijadwalkan akan membawa hasil kajian kependudukan ini ke forum koordinasi resmi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan seluruh partai politik peserta Pemilu saat tahapan penataan dapil dibuka.