Eks Kadikbud Maluku Utara Didakwa Suap AGK Rp 1,1 Miliar, Ini Kronologisnya

Tandaseru — Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Imran Jakub didakwa menyuap eks gubernur Malut Abdul Gani Kasuba (AGK) senilai Rp 1,1 miliar.

Dakwaan ini diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat sidang pembacaan surat dakwaan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Kamis (26/9/2024).

JPU KPK Rio V Putra menyatakan, dakwaan pertama pada 08 November 2023 sampai dengan 11 Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2023 memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu terdakwa telah memberikan uang secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.145.000.000,00 kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu AGK selaku Gubernur Malut berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P tahun 2019 tanggal 11 April 2019 tentang pengesahan pemberhentian dengan hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara masa jabatan tahun 2014-2019 dan pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara masa jabatan tahun 2019-2024, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban, yaitu dengan maksud supaya AGK mengangkat terdakwa menjadia Kadikbud Malut tanpa melalui proses seleksi terbuka atau uji kompetensi, yang bertentangan dengan pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.

Pada awal bulan November 2023, AGK menghubungi terdakwa dan menyampaikan “Pak Imran tolong bantu saya, perbaiki Dinas Pendidikan”, kemudian terdakwa menjawab “siap kalau bapak masih mempercayakan saya, saya akan laksanakan”.

Setelah itu, AGK meminta kepada terdakwa Imran untuk memberikan sejumlah uang sebelum pelaksanaan pelantikan dengan memberi arahan agar uang permintaan AGK diserahkan melalui Ridwan Arsan karena terdakwa sebelumnya pernah tersangkut permasalahan hukum sehingga AGK masih ragu untuk menerima pemberian uang secara langsung dari terdakwa. Ridwan merupakan mantan Kepala BPPJ Malut yang juga terpidana dalam kasus yang sama.

Pada 08 November 2023, AGK melalui Ridwan Arsan meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp 120 juta. Kemudian AGK memberikan arahan agar uang sebesar Rp 100 juta tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Ramadhan Ibrahim dan Rp 20 juta di transfer ke rekening Mandiri atas nama Ikbal B. Rahman. Menindaklanjuti arahan dari AGK tersebut, Ridwan Arsan meminta bantuan Abdullah Al Ammari untuk mentransfer uang sebesar Rp 100 juta ke rekening Mandiri atas nama Ramadhan Ibrahim dan Rp 20 juta ke rekening bank Mandiri atas nama Ikbal B Rahman.

Pada 9 November 2023 terdakwa memberikan uang tunai kepada AGK melalui Ridwan Arsan sebesar Rp 50 juta. Setelah uang diterima, AGK memberikan arahan kepada Ridwan Arsan agar uang tersebut ditransfer ke rekening bank Mandiri atas nama Ramadhan Ibrahim.

Selanjutnya, Ridwan Arsan kembali meminta bantuan Abdullah Al Ammari untuk mentransfer uang dari terdakwa ke nomor rekening sesuai arahan AGK.