Tandaseru — Akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate Darsis Humah menyebut Maluku Utara memang perlu diselamatkan dari kerusakan akibat pengelolaan pemerintahan yang amburadul. Termasuk dari praktik korupsi.
Kerusakan terjadi karena menurut Darsis, dari aspek birokrasi dan administrasi pemerintahan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara selama ini tidak menaati prinsip good governance atau asas-asas pemerintah yang baik.
“Itu terlihat dari tata kelola pemerintahan yang amburadul. Hampir semua dinas dalam pelayanan publik tidak ada kemajuan,” tegas mantan Wakil Rektor I IAIN Ternate itu, Selasa (21/5/2024) malam.
Pangkal dari masalah tersebut, kata dia, ada pada pimpinan tertinggi. Dalam mengambil keputusan dan kebijakan, gubernur tidak ikut dan tidak paham prinsip asas umum pemerintahan yang baik. Tak heran, fit and proper test yang menjadi syarat untuk menduduki jabatan kepala dinas justru jadi rahasia.
“Akhirnya, uji kelayakan terkesan main-main saja. Orang baik banyak yang tidak direkrut. Jadi, tidak ada kompetisi dari sisi kepangkatan. Sebetulnya mereka tidak memenuhi syarat. Tidak ada pengalaman, tidak ada pengetahuan, dan tentu tidak sesuai,” katanya.
Masalah tersebut, misalnya seperti seorang sarjana atau magister pertambangan, yang justru ditempatkan jadi kepala dinas pendidikan. Akibatnya, pemerintahan tidak mungkin berjalan dengan baik karena ia tidak paham dengan kerjanya. Begitu juga yang terjadi di dinas-dinas lain.
Tinggalkan Balasan