“Saya rasa Pansus ASN dan Aset clear untuk dibubarkan dan sesuai ketentuan Tatib jika belum selesai kerja Pansus maka dibentuk Pansus baru. Namun dengan keberadaan Pansus yang belum dibubarkan ini patut dipertanyakan karena membubarkan pun tidak, membentuk baru pun tidak. Maka saya menyarankan agar kerja-kerja DPRD lebih merujuk pada peraturan perundang-undangan. Khususnya mengenai Pansus DPRD agar menaati tatib DPRD Pasal 66 sebab Pansus merupakan salah satu implementasi dari fungsi pengawasan DPRD yang sangat penting,” pungkas Tamin.

Terkait


Terkini
Ekobis
PERHAPI Maluku Utara Apresiasi Tiga Perusahaan Tambang Raih Penghargaan Minerba 2026
41 menit yang lalu
Penting Dibaca
Hargai Jasa Guru, Dikbud Maluku Utara Siapkan Lima Kategori Apresiasi pada HGN 2026
52 menit yang lalu
Daerah
Pangdam Moloku Kie Raha Pimpin Senam Bersama dan Silaturahmi dengan Wartawan di Ternate
2 jam yang lalu
Perkara
Tiga Bulan Tanpa Kepastian, Kuasa Hukum Desak Polres Sula Serius Usut Laporan ITE
18 jam yang lalu
Advertorial
Pendapatan Rp556,9 Miliar dan Belanja Rp714,5 Miliar, Pemda dan DPRD Morotai Tetapkan Postur APBD 2027
18 jam yang lalu


Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.