Tandaseru — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku Utara menilai sektor jasa keuangan di Provinsi Maluku Utara pada Semester I 2026 berada dalam kondisi stabil dan tumbuh positif dengan didukung likuiditas memadai serta tingkat risiko yang terjaga.

Kepala OJK Provinsi Maluku Utara, Adi Surahmat dalam siaran pers resminya mengungkapkan, berdasarkan lokasi kantor, total penyaluran kredit perbankan mencatatkan angka Rp16,57 triliun atau tumbuh 3,68 persen (YoY) dan 0,74 persen (YtD). Kualitas kredit terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 3,57 persen.

“Penyaluran kredit menurut jenis penggunaan didominasi oleh kredit konsumsi sebesar 64,02 persen (Rp10,61 triliun; NPL 4,49%), kredit modal kerja sebesar 20,07 persen (Rp3,33 triliun; NPL 2,80%), dan kredit investasi sebesar 15,90 persen (Rp2,63 triliun; NPL 0,87%),” ungkapnya, Selasa (18/8/2026).

Berdasarkan sektor ekonomi, porsi terbesar disalurkan ke sektor rumah tangga sebesar 49,21 persen (Rp8,15 triliun; NPL 4,94%), diikuti bukan lapangan usaha lainnya 14,82 persen (Rp2,45 triliun; NPL 2,99%), perdagangan besar dan eceran 14,17 persen (Rp2,35 triliun; NPL 2,95%), pertambangan dan penggalian 11,27 persen (Rp1,87 triliun; NPL 0,46%), aktivitas jasa lainnya 2,63 persen (Rp0,44 triliun; NPL 2,43%), penyediaan akomodasi dan makan minum 2,36 persen (Rp0,39 triliun; NPL 1,12%), industri pengolahan 1,66 persen (Rp0,28 triliun; NPL 1,25%), pertanian, kehutanan, dan perikanan 1,61 persen (Rp0,27 triliun; NPL 2,80%), pengangkutan dan pergudangan 0,96 persen (Rp0,16 triliun; NPL 1,16%), serta konstruksi 0,60 persen (Rp0,10 triliun; NPL 7,82%).

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) berdasarkan lokasi kantor mencapai Rp19,54 triliun, melonjak 29,50 persen (YoY) dan 3,82 persen (YtD). Komposisi DPK terdiri dari tabungan sebesar 47,18 persen (Rp8,30 triliun), giro 42,47 persen (Rp9,22 triliun), dan deposito 10,35 persen (Rp2,02 triliun).

Berdasarkan sumber kelompok pemegang rekening:  

  • BUMN: Total DPK mencapai Rp16,76 triliun (tumbuh 50,28% YoY; 12,01% YtD), terdiri dari Giro Rp8,29 triliun (89,9% porsi giro), Tabungan Rp7,07 triliun (85,2% porsi tabungan), dan Deposito Rp1,40 triliun (69,0% porsi deposito).
  • BUMD: Total DPK mencatatkan Rp1,84 triliun (-3,89% YoY; -5,74% YtD), terdiri dari Giro Rp0,86 triliun, Tabungan Rp0,69 triliun, dan Deposito Rp0,29 triliun.
  • Swasta Nasional: Total DPK tercatat Rp0,94 triliun (-53,38% YoY; -50,54% YtD), terdiri dari Giro Rp0,07 triliun, Tabungan Rp0,54 triliun, dan Deposito Rp0,34 triliun.

Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan di Maluku Utara berada di level 84,77 persen, lebih baik dibanding LDR nasional sebesar 88,32 persen.

Pembiayaan syariah berdasarkan lokasi kantor tumbuh 20,68 persen (YoY) dan 7,74 persen (YtD) menjadi Rp1,62 triliun (porsi 9,81% dari total kredit), melebihi pertumbuhan nasional sebesar 11,29 persen. Sementara pembiayaan konvensional sebesar Rp14,94 triliun (tumbuh 2,11% YoY; 0,04% YtD).

Total penyaluran kredit UMKM berdasarkan lokasi kantor mencapai Rp3,47 triliun (naik 0,6% YoY/Rp0,02 triliun), dengan sebaran usaha kecil sebesar 44,99 persen (Rp1,56 triliun; NPL 2,86%), usaha mikro 42,54 persen (Rp1,48 triliun; NPL 2,97%), dan usaha menengah 12,47 persen (Rp0,43 triliun; NPL 5,01%).  

“Sementara itu, kinerja perbankan berdasarkan lokasi usaha mencatatkan total penyaluran kredit Rp34,17 triliun atau naik 2,26 persen (YoY) dengan NPL gross 1,86 persen (di bawah NPL nasional 2,09%),” papar Adi.

Berdasarkan jenis penggunaan: kredit investasi 41,93 persen (Rp14,33 triliun; NPL 0,17%), kredit konsumsi 33,39 persen (Rp11,41 triliun; NPL 4,22%), dan kredit modal kerja 24,68 persen (Rp8,43 triliun; NPL 1,56%).  

Berdasarkan 10 sektor ekonomi terbesar lokasi usaha: industri pengolahan 28,65 persen (Rp9,79 triliun; NPL 0,04%), rumah tangga 25,77 persen (Rp8,81 triliun; NPL 4,60%), pertambangan dan penggalian 18,31 persen (Rp6,25 triliun; NPL 0,69%), perdagangan besar dan eceran 8,66 persen (Rp2,96 triliun; NPL 2,47%), bukan lapangan usaha lainnya 7,61 persen (Rp2,60 triliun; NPL 2,94%), pengadaan listrik, gas, uap/air panas 4,95 persen (Rp1,69 triliun; NPL 0,00%), pertanian, kehutanan, dan perikanan 1,45 persen (Rp0,50 triliun; NPL 1,49%), penyediaan akomodasi dan makan minum 1,37 persen (Rp0,47 triliun; NPL 1,10%), aktivitas jasa lainnya 1,11 persen (Rp0,38 triliun; NPL 2,29%), serta pengangkutan dan pergudangan 0,83 persen (Rp0,28 triliun; NPL 0,59%).

Kredit UMKM lokasi usaha mencapai Rp4,08 triliun, didominasi usaha kecil Rp1,96 triliun (48,04%; NPL 2,51%), usaha mikro Rp1,58 triliun (38,73%; NPL 2,89%), dan usaha menengah Rp0,53 triliun (13,23%; NPL 4,20%).

Kinerja BPR dan BPRS

Sektor BPR/BPRS di Maluku Utara mencatatkan pertumbuhan total aset secara tahunan (YoY) sebesar 43,34 persen (naik Rp216,24 miliar) dari Rp498,99 miliar (Desember 2024: Rp466,84 miliar; Desember 2025: Rp666,33 miliar) menjadi Rp715,23 miliar (tumbuh 7,34% YtD/Rp48,90 miliar).

Penyaluran kredit/pembiayaan BPR/BPRS tumbuh 16,95 persen (YoY) atau 5,02 persen (YtD) mencapai Rp637,34 miliar (Desember 2024: Rp511,15 miliar; Juni 2025: Rp544,97 miliar; Desember 2025: Rp606,87 miliar).

Komposisi kredit BPR/BPRS meliputi:  

  • Konsumsi: Rp621,55 miliar (tumbuh 18,10% YoY; 5,75% YtD; porsi 97,52%).
  • Modal Kerja: Rp11,97 miliar (turun -1,63% YoY; tumbuh 5,21% YtD).
  • Investasi: Rp3,82 miliar (turun -41,16% YoY; -50,53% YtD).
  • Kredit UMKM BPR/BPRS: Porsi tercatat 2,48 persen dari total pembiayaan.

DPK BPR/BPRS tumbuh 17,11 persen (YoY) atau 13,64 persen (YtD) menjadi Rp331,05 miliar (Desember 2024: Rp253,91 miliar; Juni 2025: Rp282,69 miliar; Desember 2025: Rp291,32 miliar), terdiri atas Tabungan Rp157,13 miliar (tumbuh 26,98% YoY) dan Deposito Rp154,45 miliar (tumbuh 5,23% YoY). Rasio NPL/NPF BPR/BPRS mengalami kenaikan menjadi 3,06 persen (nominal Rp19,47 miliar, naik 60,02% YoY) dibanding Juni 2025 (2,23%/Rp12,17 miliar), Desember 2024 (1,98%/Rp10,11 miliar), dan Desember 2025 (1,82%/Rp11,07 miliar). Sementara itu, LDR/FDR BPR/BPRS berada pada level 192,52 persen.  

Sektor IKNB dan Pasar Modal

Pada Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), piutang Perusahaan Pembiayaan Juni 2026 tercatat sebesar Rp2,698 triliun (Desember 2024: Rp2,676 triliun; Juni 2025: Rp2,638 triliun; Desember 2025: Rp2,626 triliun) dengan NPF Rp77,77 miliar. Piutang Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura sebesar Rp15 miliar. Sementara outstanding LPBBTI (Fintech Lending) meningkat menjadi Rp357 miliar (Desember 2024: Rp167 miliar; Juni 2025: Rp272 miliar; Desember 2025: Rp312 miliar).  

Sektor Pasar Modal di Maluku Utara tumbuh signifikan. Total Single Investor Identification (SID) mencapai 73.947 investor, tumbuh 97,08 persen (YoY) dari 37.521 investor pada Juni 2025 (Desember 2024: 33.368; Desember 2025: 47.753).

Rincian investor meliputi:  

  • Investor Reksadana: 71.334 SID (tumbuh 99,26% YoY).
  • Investor Saham: 19.594 SID (tumbuh 70,09% YoY).
  • Investor SBN: 1.261 SID (tumbuh 62,71% YoY).

Nilai transaksi saham per Juni 2026 melonjak 223,88 persen (YoY) reaching Rp203,46 miliar dibanding Juni 2025 sebesar Rp62,82 miliar (Desember 2024: Rp52,35 miliar; Desember 2025: Rp221,02 miliar).  

Edukasi, TPAKD, dan Hasil SNLIK 2026

Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, OJK Maluku Utara menggelar 29 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 3.796 peserta di 10 kabupaten/kota, termasuk wilayah kepulauan terluar seperti Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, dan Pulau Morotai. Profil peserta terdiri dari masyarakat umum/UMKM/nelayan sebesar 49 persen (1.845 peserta), pelajar/mahasiswa 39 persen (1.477 peserta), serta ASN/Kepolisian/Basarnas/PKK/Karyawan 12 persen (444 peserta).  

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah terbentuk di 11 entitas (10 kabupaten/kota dan 1 provinsi). Terdapat 5 TPAKD yang telah menyampaikan program kerja 2026 di SiTPAKD dan 3 TPAKD telah merealisasikannya, fokus pada sosialisasi KUR, SIMPEL/KEJAR, perlindungan sosial perangkat desa, dan QRIS.  

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan Maluku Utara tercatat 48,65 persen (nasional: 69,57%) dan indeks inklusi keuangan sebesar 77,18 persen (nasional: 93,61%).  

Layanan Konsumen dan Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal

Periode Januari–Agustus 2026, OJK Maluku Utara melayani 1.565 layanan konsumen (web & walk-in). Rinciannya meliputi 1.360 layanan Informasi Debitur / iDeb SLIK (951 online dan 409 offline), 132 pemberian informasi, serta 73 pengaduan konsumen (23 sektor perbankan, 50 sektor IKNB). Dari 73 pengaduan, 65 pengaduan telah ditutup, 5 dalam proses PUJK, dan 3 menunggu tanggapan konsumen, di mana 1 pengaduan ditujukan untuk PUJK di bawah pengawasan langsung Kantor OJK Maluku Utara. Komunikasi publik juga diperkuat melalui Media Update Wartawan Ekonomi dan Bisnis pada 10 Maret 2026 serta akun Instagram @ojk_malukuutara.  

Dalam perlindungan masyarakat, Satgas PASTI Daerah Maluku Utara menerima 118 pengaduan di portal SIPASTI (23 investasi ilegal, 94 pinjol ilegal, dan 1 gadai swasta ilegal di Kota Ternate yang telah dilarang beroperasi). Layanan Indonesia Anti Scam Center (IASC) mencatat 1.104 laporan dengan pemblokiran rekening 24 jam. Pelapor didominasi perempuan 65 persen dan laki-laki 35 persen (rentang usia 18–50 tahun). Satgas PASTI mengadakan 21 kegiatan edukasi tatap muka dan 4 talkshow RRI. Sepanjang Semester I 2026, Satgas PASTI menindaklanjuti dua entitas terindikasi ilegal, yaitu AppenInc dan PT Pendanaan Gotong Royong.  

“OJK mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip 2L, yaitu Legal dan Logis, sebelum melakukan investasi,” ujar Adi.

Ia menambahkan agar masyarakat teliti terhadap legalitas serta rasionalitas keuntungan, tidak tergiur skema Ponzi, serta melakukan verifikasi mandiri tanpa mudah percaya rekomendasi pihak luar maupun influencer.

Tandaseru
Penulis
Ika Fuji Rahayu
Editor
Ika Fuji Rahayu
Reporter