Tandaseru – Anggota DPD RI daerah pemilihan Maluku Utara, R. Graal Taliawo, merampungkan kunjungan pengawasan selama hampir 14 hari di sejumlah desa di Pulau Sulabesi dan Pulau Mangoli, Kabupaten Kepulauan Sula, Mei lalu. Dari hasil turun langsung ke lapangan, Semator Graal menangkap potret keputusasaan warga yang merasa minim sentuhan program pemerintah.
“Kesan yang muncul setelah saya berkunjung ke desa-desa adalah masyarakat tampak frustrasi dengan pemerintah. Mereka tidak merasakan kehadiran pemerintah dalam lini kehidupan publik mereka,” ujar Graal.
Di Desa Mangon, Waigoiyofa, dan Baleha, warga mengeluhkan sektor pertanian dan perikanan yang luput dari perhatian. Bantuan yang turun selama ini dinilai cenderung politis dan hanya menyasar kelompok tertentu (tim sukses). Akibatnya, banyak nelayan dan petani mandiri yang proposal bantuannya kerap diabaikan.
Selain menyerap aspirasi, legislator kelahiran Wayaua, Bacan ini juga meninjau sejumlah program strategis, di antaranya proyek Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Bajo, program Rumah Layak Huni, preservasi jalan nasional, hingga merespons penolakan warga terhadap 10 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Pulau Mangoli yang diterbitkan sejak tahun 2018.
Sampaikan Koreksi Warga ke Pemkab Sula
Menindaklanjuti temuan lapangan tersebut, lulusan doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini langsung menggelar pertemuan silaturahmi dengan Wakil Bupati dan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sula.
Graal mendorong Pemkab Sula untuk mempertimbangkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna menyerap hasil komoditas utama daerah seperti ikan dan kopra. BUMD ini diharapkan bisa menjadi jaring pengaman dari fluktuasi harga yang kerap merugikan petani dan nelayan saat musim panen.
Ia juga menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk pemenuhan fasilitas publik dasar dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2026.
“Melihat postur APBD Sula tahun 2026 tentu miris: 50,55 persen untuk belanja pegawai, sedangkan belanja modal untuk infrastruktur publik (jalan dan jembatan) hanya 1,48 persen,” cetus pegiat Politik Gagasan tersebut.
Mengingat keterbatasan fiskal daerah, Graal menekankan pentingnya pola penyelesaian masalah secara berjenjang dan kolaboratif antar-tingkatan pemerintahan. Ia mengajak Pemkab Sula untuk aktif mengajukan proposal kebutuhan infrastruktur ke Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
“Jangan jadikan masalah daerah menjadi beban sendiri. Mulut saya siap jadi speaker untuk menyuarakan kepentingan masyarakat Maluku Utara di pusat. Mari kita gabung jurus untuk intervensi bersama sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,” pungkas Graal.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.