Hadiri Rakornas Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemkab Halmahera Timur Komitmen Perkuat Disiplin Fiskal

Tandaseru – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menyatakan kesiapannya memperkuat disiplin fiskal dan sinkronisasi kebijakan anggaran. Hal ini ditegaskan Bupati Haltim, Ubaid Yakub, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 di Ballroom Gamalama, Sahid Bella Hotel Ternate, Kamis (29/1/2026).

Acara bertajuk “Optimalisasi Pelaksanaan APBD TA 2026 dan Penyusunan APBD TA 2027” ini dibuka langsung Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni.

Penyelarasan Pusat dan Daerah

Bupati Ubaid Yakub, yang hadir didampingi Sekretaris Daerah Ricky Chairul Richfat, menjelaskan bahwa Rakornas ini merupakan wadah strategis untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

“Rakornas ini memberikan penguatan agar pelaksanaan APBD 2026 berjalan lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran, sekaligus menjadi landasan awal penyusunan APBD 2027,” ujar Ubaid.

Ia menambahkan bahwa Pemkab Haltim berkomitmen penuh menindaklanjuti arahan pusat demi percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di wilayah Halmahera Timur.

Fokus pada Anggaran Berbasis Kinerja

Senada dengan Bupati, Sekda Haltim Ricky Chairul Richfat menekankan pentingnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Menurutnya, ke depan tidak boleh ada lagi program yang tidak terkoneksi dengan prioritas pembangunan.

“Setiap rupiah APBD harus berbasis kinerja, terukur output dan outcome-nya. Kami akan memperkuat fungsi pengendalian internal dan pengawasan lintas OPD untuk memastikan realisasi anggaran tepat waktu,” tegas Ricky.

Rakornas yang berlangsung selama tiga hari (28–30 Januari 2026) ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi penting, di antaranya:

• BPK Perwakilan Maluku Utara & BPKP (Pengawasan dan Audit)

• LKPP (Pengadaan Barang/Jasa)

• Dirjen Bina Pembangunan Daerah & DJPK (Sinkronisasi dan Perimbangan Keuangan)

Forum berskala nasional ini turut dihadiri oleh para Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Bapenda, BPKAD, hingga Inspektorat dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.