Respons Cepat Desakan Warga, Tim Gabungan Kajian Alur Pelayaran dan Kolam Labuh di Loloda Tengah

Tandaseru — Desakan warga Loloda Tengah, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, agar mendapat layanan transportasi laut yang aman mulai memasuki tahap konkret.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat bersama UPP Kelas III Jailolo menggandeng Distrik Navigasi (Disnav) Tipe A Kelas I Ambon untuk turun langsung mengkaji alur pelayaran dan kolam labuh di Desa Barataku, Sabtu (19/9/2026).

​Peninjauan ini menjadi langkah penting setelah warga sebelumnya mencegat kapal sebagai bentuk protes atas sulitnya akses transportasi menuju wilayah mereka. Kajian tersebut akan menentukan aspek keselamatan pelayaran sekaligus menjadi dasar bagi tahapan berikutnya agar kapal perintis dapat melayani masyarakat Loloda Tengah. Sebelum meninjau alur dan kolam labuh, tim sempat melakukan pertemuan bersama Camat Loloda Tengah, sejumlah Kepala Desa, serta masyarakat.

​Kepala Dinas Perhubungan Halmahera Barat, Fabianus Atajalim, menyampaikan bahwa kehadiran Disnav Ambon merupakan sebuah lompatan besar dalam menyelesaikan masalah transportasi di Loloda Tengah. Kunjungan ini merupakan implementasi rekomendasi dari hasil audiensi bersama Kementerian terkait.

​”Kemarin saya langsung ke Ambon dan syukurnya mereka (Disnav) juga punya nurani yang sama dengan kita dalam membantu masyarakat. Jadi hari ini mereka langsung datang ke sini,” ujar Fabianus.

​Meski demikian, Fabianus mengingatkan warga bahwa proses agar kapal ini bisa resmi bersandar di Barataku membutuhkan waktu dan tahapan regulasi yang ketat.

“Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.

​Sementaraitu, Kepala UPP Kelas III Jailolo, Rosihan Gamtjim menjelaskan kapal pelat merah memiliki aturan keselamatan yang jauh lebih ketat dibandingkan kapal swasta. Standar keselamatan kapal, jiwa, dan barang harus terpenuhi secara hukum sebelum rute baru dibuka.

​”Untuk memasukkan kapal pelat merah itu tidak semudah memasukkan kapal swasta. Kalau kapal swasta itu suka-suka owner atau pemilik kapal. Dia mau masukkan kemudian ada kecelakaan, ya dia tanggung jawab. Kalau kapal pelat merah, semua bertanggung jawab,” tegas Rosihan.

​Rosihan mengatakan, saat ini wilayah Barataku diketahui belum masuk dalam penetapan lokasi sebagai pelabuhan secara nasional. Namun, Bupati James Uang telah mengajukan usulan resmi ke Kementerian Perhubungan agar wilayah tersebut ditetapkan sebagai lokasi pelabuhan laut. Proses ini berjalan paralel dengan kajian teknis di lapangan.

​”Pelabuhan punya wilayahnya, kalau kami punya istilah itu daerah lingkungan kerja perairan maupun daratan. Itu ada hukumnya, nah Barataku sendiri belum turun hukumnya, jadi kami ini datang tinjau, ini belum masuk perencanaan. Nanti kalau hukumnya sudah turun dan ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, baru masuk ke tahapan perencanaan, setelah itu baru dilaksanakan pembangunan,” tambahnya.

​Guna mempercepat proses tersebut, Rosihan menyampaikan bahwa Dinas Perhubungan dan UPP Jailolo dibantu oleh tim teknis dari Disnav Tipe A Kelas I Ambon untuk memetakan kondisi hidrografi dan meteorologi setempat, meliputi kondisi angin, gelombang, dan alur laut. Rekomendasi dari hasil tinjauan ini nantinya akan menjadi dasar bagi Bupati untuk mengajukan permohonan persinggahan kapal (uji coba) meski status labuh belum permanen.

​”Mudah-mudahan ini menjadi catatan. Mari kita saling mendukung, jangan bosan-bosan mengingatkan, baik masyarakat, kades, camat, DPRD, Bupati, dan DPR RI, serta DPD, sehingga tahapan ini berkesinambungan, jangan jalan di tempat. Jadi jangan bosan-bosan menyuarakan, mudah-mudahan seluruh aspeknya terpenuhi, yakin dan percaya kapal pasti masuk,” tandas Rosihan.

​Sementara itu, perwakilan Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Ambon, Heintje menegaskan bahwa fokus utama peninjauan ini adalah memastikan aspek keselamatan pelayaran dari sisi laut agar kapal dapat berlabuh dan berlayar dengan aman tanpa risiko kecelakaan.

​”Kita ditugaskan itu untuk tinjau dari keselamatan pelayaran dari sisi lautnya. Alurnya, anginnya, gelombangnya, itu harus dikaji, karena kapal yang datang itu harus aman dan selamat dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Jadi tidak ada yang bilang tidak selamat, karena kita ini regulator untuk keselamatan kapal itu,” tegas Heintje.

​Heintje juga menambahkan optimismenya melihat kondisi alam yang sangat mendukung saat tim hendak melakukan peninjauan langsung di lapangan.

“Mungkin Tuhan sudah kabulkan doa bapak/ibu, karena kemarin ombak, hari ini kondisi laut mendukung untuk kita turun tinjau. Jadi saya yakin ada yang baik di sini,” ucap Heintje di hadapan masyarakat.

​Apresiasi sekaligus harapan besar disampaikan oleh Camat Loloda Tengah, Suparto Lansip dan Ketua Apdesi setempat. Suparto mengungkapkan, selama ini masyarakat Loloda Tengah terisolasi akibat buruknya akses infrastruktur. Jalur darat yang ada rusak parah dan rawan kecelakaan, sementara jalur laut dipenuhi risiko bertaruh nyawa akibat cuaca ekstrem.

​”Ini sudah bulan September, ke depan masuk Oktober hingga Desember cuaca akan memburuk. Kalau gelombang tinggi, kami terjebak tidak bisa ke mana-mana. Kami berharap kedatangan bapak-bapak hari ini membawa solusi nyata,” harap Suparto.

​Tak kalah memilukan, Ketua Apdesi Loloda Tengah membeberkan fakta mengenai kondisi wilayahnya. Bahkan, pada Desember 2025 lalu, sebuah longboat berpenumpang warga setempat terbalik akibat hantaman ombak besar saat hendak memenuhi kebutuhan mereka.

​”Kalau kami data, warga Loloda dan Loloda Tengah yang meninggal di laut karena cuaca buruk itu sudah sekitar 50 orang. Kami sangat butuh pelayanan transportasi laut yang aman seperti kapal perintis untuk mengeluarkan kami dari lingkaran kesulitan ini,” ungkap Ketua Apdesi Loloda Tengah.

​Suasana haru dan penegasan juga disampaikan oleh perwakilan tokoh masyarakat, Jefry Tehene dan Herdiana Kamariba. Jefry mengaku, aksi pemalangan kapal yang dilakukan warga sebelumnya sekaligus memicu perhatian pemerintah atas penderitaan yang sudah berlangsung puluhan tahun.

​”Selama 50 tahun saya hidup di Loloda Tengah, saya merasa kami belum merdeka. Lewat laut susah, lewat darat juga susah. Mungkin bapak-bapak pernah dengar pasien mati karena tunggu banjir surut, itu kami di Loloda Tengah. Kami mohon, layani kami seperti masyarakat di wilayah lain,” tutur Jefry.

​Sementara itu, Herdiana Kamariba menyampaikan terima kasih atas respons cepat tim gabungan. Warga berharap, komunikasi dan komitmen yang telah dibangun dikawal ketat hingga kapal perintis benar-benar membuang sauh dan melayani masyarakat di pelabuhan Barataku.

​”Ini menjadi bagian tanggapan terhadap suara rakyat. Kami mengapresiasi atas langkah awal yang bapak-bapak sudah buat, sekiranya bapak sudah ketahui apa yang jadi kerinduan dari kami, namun harapan kami setiap tahapan yang dilewati, mulai dari sekarang sampai nanti, bagi warga masyarakat, yang kami inginkan dan harapkan bisa tercapai,” pinta Herdiana.