Sekilas Info

Kejati Maluku Utara Diminta Tetapkan Ketua ULP Tersangka Kasus Kapal Nautika

Muhammad Konoras. (Yasim Mujair)

Tandaseru -- Praktisi Hukum Muhammad Konoras meminta Kejaksaan Tinggi Maluku Utara agar segera melakukan penambahan penetapan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal nautika.

Proyek tahun 2019 tersebut melekat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malut.

Konoras mengatakan, penyidik Kejati perlu segera memastikan siapa saja tersangka yang akan ditambah. Hal ini agar tidak menimbulkan opini liar publik dan pihak-pihak terkait.

"Harusnya mereka sudah tetapkan lagi tersangka baru dalam kasus nautika, biar ini tidak bias di masyarakat yang nantinya menganggap Kejati Malut hanya beropini," kata Konoras, Kamis (4/3).

Ia mencontohkan, Ketua Pokja I Biro Pengadaan Barang dan Jasa Malut, RDB yang telah ditetapkan sebagai tersangka tak mungkin bekerja sendiri. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, kerja pokja bersifat kolektif kolegial. Di mana Ketua dan Anggota Pokja memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengambil keputusan, jadi seharusnya semuanya ditetapkan sebagai tersangka.

"Aturan bilang pokja itu kolektif kolegial. Lantas kenapa cuma Ketua Pokja yang ditetapkan sebagai tersangka? Harusnya Anggota Pokja juga karena mereka juga bertanggung jawab," ungkapnya.

Selain itu, kata Konoras, Ketua ULP atau Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa juga harusnya bertanggung jawab atas apa yang dilakukan Pokja. Sebab Ketua ULP yang mengangkat dan membentuk pokja.

“Penetapan tersangka terhadap Ketua Pokja berdasarkan pada penyalahgunaan kewenangan. Jadi harusnya Ketua ULP juga bertanggung jawab di sana,” tegasnya.

"Harusnya Ketua ULP atau Karonya juga jadi tersangka. Ini bukan perbuatan sendiri-sendiri. Sekarang siapa yang mengangkat mereka? Ya pasti Kepala Bironya, jadi dia juga bertanggungjawab. Apalagi ini Ketua Pokja ditetapkan karena menyalahgunakan kewenangan sebagai Ketua Pokja," ujarnya.

Sebelumnya, Kejati Malut telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus tersebut, yakni Direktur PT Tamalanrea Karsatama, IR, mantan Kadikbud, IY, Pejabat Pembuat Komitmen, ZH, dan RDB.

Sementara Aspidsus Kejati Malut, Irwan Datu Iding dalam rilis kasusnya mengatakan bahwa akan ada penambahan tersangka dalam kasus tersebut.

Penulis: Rikam Hi. Kamari
Editor: Sahril A.