Tandaseru — Aparat TNI dari Kodim 1501/Ternate, Maluku Utara, membubarkan kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Pesta Babi yang digelar di kawasan Benteng Oranje, Jumat (8/5/2026) malam. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate mengecam keras tindakan tersebut dan menilainya sebagai bentuk intimidasi terhadap kebebasan berekspresi.
Kegiatan yang diinisiasi AJI Ternate bersama Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) ini sedianya membahas isu lingkungan dan persoalan sosial melalui film karya Watchdoc tersebut.
Kronologi Pembubaran
Upaya penghentian kegiatan dilaporkan sudah dimulai sejak tahap persiapan pada pukul 19.30 WIT. Sejumlah anggota Babinsa dan intelijen TNI mendatangi lokasi untuk mendokumentasikan aktivitas panitia.
Puncaknya terjadi sekitar pukul 21.30 WIT saat film mulai diputar. Dandim 1501/Ternate, Letkol Inf Jani Setiadi, mendatangi lokasi dan meminta pemutaran film dihentikan. Aparat kemudian memanggil Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rinto Taib, selaku pemberi izin lokasi, serta Sekretaris SIEJ, Ikram Salim, untuk berkoordinasi.
Meski panitia telah menjelaskan film tersebut murni membahas isu ekologis, aparat tetap bersikeras meminta kegiatan dihentikan. Setelah negosiasi panjang, pemutaran film resmi dihentikan pada pukul 23.00 WIT, dan panitia hanya diperbolehkan melanjutkan agenda dalam bentuk diskusi.
Alasan Keamanan dan SARA
Dandim 1501/Ternate, Letkol Inf Jani Setiadi, menyatakan tindakan tersebut diambil berdasarkan pemantauan di media sosial yang menunjukkan adanya penolakan dari sebagian warga. Judul film dan posternya dianggap sensitif serta berpotensi memicu konflik.
“Kami mengharapkan karena saat ini Maluku Utara sangat sensitif dengan kondisi SARA. Jadi saya minta kegiatan ini silakan dilanjutkan dengan diskusi, tetapi untuk pemutaran film saya minta dihentikan agar tidak dipolitisir di kemudian hari,” ujar Jani.
Ia menambahkan, langkah ini diambil demi menjaga kondusivitas wilayah Ternate.
Reaksi AJI Ternate
Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, menegaskan kehadiran aparat dan tindakan pendokumentasian peserta sejak awal telah menciptakan tekanan psikologis dan rasa takut. Menurutnya, alasan potensi konflik tidak bisa dijadikan dasar untuk membungkam karya kritis yang sah di mata konstitusi.
“Ini bentuk nyata intimidasi terhadap ruang demokrasi. TNI seharusnya fokus pada pertahanan negara, bukan mengintervensi kegiatan sipil dan diskusi publik. Negara tidak boleh kalah oleh ketakutan terhadap diskusi dan film dokumenter,” tegas Yunita dalam siaran pers AJI.
Hingga berita ini diturunkan, AJI Ternate bersama jaringan masyarakat sipil menyatakan akan menyikapi peristiwa ini lebih lanjut karena dinilai mencederai kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.