Tandaseru — Laporan data ratusan anak putus sekolah di Kota Ternate, Maluku Utara, akhirnya sampai ke telinga Wali Kota M Tauhid Soleman.
Orang nomor satu di Kota Ternate itu menerima data tersebut langsung dari Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate Nurlaela Syarif dalam pertemuan di Kantor Wali Kota Ternate, Selasa (10/5).
“Hal ini sudah kami sampaikan ke Wali Kota Ternate bersamaan dengan kepedulian dari jajaran Pengurus Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU) Maluku Utara. Wali Kota langsung merespon positif dan menyetujui usulan alokasi anggaran untuk penanganan khusus mengatasi anak putus sekolah di Kota Ternate sesuai data yang dikantongi,” terang Nurlaela kepada tandaseru.com, Rabu (11/5).
Sebagai responnya, dibahas pula proses penanganan masalah dengan beberapa pendekatan sesuai variasi kasus anak putus sekolah.
Misalkan, jika usia putus sekolah pada jenjang SD, SMP atau SMA masih belum terlalu jauh jaraknya dengan waktu sekolah anak, maka akan dikembalikan ke sekolah asal melalui regulasi Peraturan Wali Kota Ternate.
Sedangkan, jika jarak putus sekolah sudah terlampau jauh dari usia anak, maka pemerintah kota akan mencari alternatif model ujian paket ijazah, dan menjalin kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Ternate atau Provinsi Maluku Utara untuk pemenuhan pendidikan vokasi atau keahlian anak.
“Seperti keahlian bidang tata boga, elektronik, servis AC, desain grafis, servis HP dan lainnya sesuai peminatan anak. Akan dibuatkan paket pelatihan khusus, bahkan Wali Kota sampai akan memberikan peluang kerja untuk keberlanjutan masa depan anak-anak ini,” timpal politikus Partai Nasdem ini.
Wali kota, kata Nurlaela, juga meminta kepadanya sebagai keterwakilan Fraksi Nasdem untuk mengawal anggaran pendidikan anak putus sekolah di parlemen agar bisa segera bisa terealisasi. Bahkan, karena bersifat urgen bila perlu anggarannya mendahului perubahan.
Nurlaela menambahkan, sesuai hasil pendataan terbaru melalui layanan WhatsApp, jumlah anak putus sekolah di Kota Ternate terus bertambah hingga berkisar 150 anak.
“Berkisar 150 anak putus sekolah yang baru terdata dan kemungkinan lebih. Tersebar hampir merata di seluruh kecamatan baik tengah, utara, selatan, pulau dan batang dua. Ada juga anak tidak sekolah (ATS) kategori anak penyandang disabilitas berkisar 10 anak yang juga harus mendapat perhatian serius,” tutup Nurlaela.
Tinggalkan Balasan