Tandaseru – Yayasan Rumah Konseling Maluku Utara memberikan apresiasi atas langkah responsif Pemerintah Provinsi Maluku Utara menangani konflik sosial yang terjadi antara Desa Banemo dan Desa Sibenpopo di Kabupaten Halmahera Tengah.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi diminta tidak hanya fokus pada penyelesaian administratif, tetapi juga memprioritaskan pemulihan kondisi psikologis warga yang terdampak.
Direktur Yayasan Rumah Konseling Malut Ikhwanul Kiraam J. Saleh menyatakan, konflik fisik seringkali meninggalkan trauma mendalam dan rasa pilu yang berkepanjangan bagi masyarakat akar rumput. Menurutnya, aspek kesehatan mental seringkali luput dari perhatian dalam proses rekonsiliasi.
“Penyelesaian konflik tidak hanya melibatkan kesepakatan di atas kertas atau keterlibatan tokoh masyarakat dan agama semata. Dasar utamanya adalah menangani rasa traumatik warga yang merasakan langsung derita akibat konflik tersebut,” ujar Ikhwanul dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/4/2026).
Ikhwanul menekankan pentingnya kehadiran tenaga profesional untuk melakukan terapi mental di wilayah terdampak. Ia menyarankan Pemprov Malut segera membentuk posko-posko layanan kesehatan mental yang mampu menyisir ruang-ruang hidup masyarakat guna memperbaiki kondisi psikis warga.
“Rasa pilu dan traumatik psikologis yang dirasakan warga sangat berkepanjangan. Penting sekiranya layanan kesehatan mental dilibatkan secara aktif agar pemulihan kondisi sosial di Halmahera Tengah berjalan secara menyeluruh,” tegasnya.
Sebelumnya, langkah cepat Pemprov Malut memediasi kedua belah pihak dinilai telah membuahkan hasil positif dalam meredam ketegangan. Namun, Rumah Konseling Malut berharap catatan mengenai pemulihan mental ini menjadi masukan strategis bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas dan kedamaian jangka panjang di Maluku Utara.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.