Tandaseru – Ketua Fraksi GK2RD DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Helfin Ware, mendesak Bupati Sashabila Widya L. Mus segera mencopot Maruf dari jabatan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah. Desakan tersebut disampaikan menyusul kinerja Sekda yang dinilai tidak optimal selama lebih dari tiga bulan menjabat.
Helfin menilai, selama dipercayakan sebagai Pj Sekda, Maruf tidak menunjukkan kinerja yang mampu mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, bahkan justru memperlihatkan sejumlah indikator kegagalan yang berdampak langsung pada citra dan kinerja Pemerintah Daerah.
“Kami menilai Pj Sekda gagal menjalankan fungsi koordinasi dan pengendalian pemerintahan. Salah satu indikator paling nyata adalah skor MCSP KPK Kabupaten Pulau Taliabu yang menjadi paling rendah di Provinsi Maluku Utara,” tegas Helfin, Kamis (18/12/2025).
Berdasarkan data Capaian MCSP 2025 yang dirilis dan ditampilkan dalam laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Taliabu hanya memperoleh skor 44,24, berada di posisi terbawah dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Angka ini jauh di bawah capaian Provinsi Maluku Utara yang mencapai 89,83, serta Kota Ternate sebesar 89,11.
Menurut Helfin, MCSP KPK merupakan instrumen penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta perbaikan sistem pencegahan korupsi di daerah. Rendahnya skor tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dan pengendalian internal pemerintahan.
“MCSP ini bukan sekadar angka, tapi cerminan komitmen daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Jika skornya terendah, berarti ada masalah serius yang harus segera dievaluasi,” ujarnya.
Selain skor MCSP, Helfin juga menyoroti sejumlah persoalan lain yang dinilai menjadi bukti ketidakmampuan Pj Sekda, di antaranya terlalu sering melakukan perjalanan ke luar daerah, sementara banyak persoalan urgen di internal pemerintahan yang belum dituntaskan.
Tak hanya itu, keterlambatan dalam penyampaian dokumen KUA–PPAS Tahun Anggaran 2026 juga menjadi catatan kritis Fraksi GK2RD, karena berdampak langsung pada proses perencanaan dan penganggaran daerah.
“Dengan kondisi seperti ini, kami meminta Bupati Pulau Taliabu bersikap tegas. Evaluasi harus dilakukan secara objektif, dan jika perlu, Pj Sekda segera diganti demi menyelamatkan tata kelola pemerintahan daerah,” pungkas Helfin.
Fraksi GK2RD berharap, ke depan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dapat memperbaiki kinerja birokrasi serta meningkatkan capaian MCSP di seluruh area, sejalan dengan komitmen nasional dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.