Memaknai Kembali Identitas Kota Pusaka di Ternate

Oleh: Alfajri A. Rahman

Jurnalis

_______

INILAH Ternate ketika perhelatan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) digelar. Ruang-ruang publik bergemuruh oleh pawai budaya, warna-warni busana adat dari semua golongan, dan kemegahan panggung pertunjukan. Ternate—pulau kecil yang pernah menjadi titik pusat perdagangan global—sekali lagi berdiri dengan bangga sebagai tuan rumah sejarah. Namun, ketika gemerlap panggung meredup dan sorak-sorai penonton usai, sebuah pertanyaan paling mendasar tetap tertinggal: apakah status kota pusaka ini cukup dihidupi melalui perayaan seremonial semata? Pertanyaan ini harus dijawab.

Sejarah Ternate bukanlah sejarah sembarangan. Negeri di bawah kaki Gunung Gamalama ini dibangun di atas harum cengkih dan pala yang mengubah peta peradaban dunia. Benteng-benteng tua di bentang alam vulkanik, tradisi lisan, hingga benteng kekuasaan Kesultanan Ternate adalah bukti hidup bagaimana diplomasi, maritim, dan perdagangan masa lalu saling berinteraksi. Identitas “Kota Pusaka” yang melekat pada Ternate memikul beban historis yang teramat tebal.

Sayangnya, pemaknaan kita terhadap kota pusaka sering kali terjebak dalam kacamata kepariwisataan yang dangkal. Kita cenderung mereduksi pusaka (heritage) menjadi sekadar komoditas visual, tempat berfoto, daya tarik festival, atau agenda tahunan pemerintah. Padahal, komitmen sebagai kota pusaka menuntut tata kelola ruang yang berpihak pada pelestarian, pemeliharaan bangunan bersejarah secara substansial, serta integrasi nilai-nilai lokal ke dalam kehidupan sehari-hari warga Ternate.

Merawat kota pusaka berarti kita berani mengambil sikap tegas dalam pembangunan kota. Modernisasi yang berjalan tanpa arah kerap mengancam situs-situs penting. Benteng yang terhimpit permukiman liar, pengalihfungsian kawasan bersejarah demi kepentingan bisnis jangka pendek, hingga tergerusnya kebudayaan bahari adalah ancaman nyata yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menggelar pawai budaya tahunan. Kota pusaka tidak boleh berakhir sebagai museum mati atau sekadar latar belakang foto komersial.

Sudah saatnya Ternate memaknai kembali identitas pusakanya secara komprehensif. Pertama, pelestarian harus berbasis komunitas. Masyarakat lokal, khususnya anak muda, perlu diberi ruang penuh untuk mengintegrasikan narasi sejarah ke dalam ekonomi kreatif masa kini tanpa merusak nilai keasliannya. Kedua, harus ada regulasi tata ruang yang disiplin untuk melindungi zona cagar budaya dari arus komersialisasi yang tidak terkendali.

JKPI Ternate harus menjadi momentum refleksi yang mendalam, bukan sekadar kalender wisata. Merawat pusaka adalah tentang menjaga ingatan kolektif sebuah bangsa. Jika Ternate mampu menjaga jiwa sejarahnya di tengah gempuran zaman, kota ini tidak hanya berhasil menjadi tuan rumah festival yang meriah, tetapi juga benar-benar berdiri tegak sebagai benteng peradaban yang tidak terlupakan. (*)