Sengketa Lahan di Morotai Memanas, Mahasiswa Desak Presiden Turun Tangan

Tandaseru – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai, Maluku Utara, kembali menggelar unjuk rasa mendesak Presiden RI Prabowo Subianto turun tangan menyelesaikan sengketa lahan seluas 1.125 hektare antara TNI AU (AURI) dan masyarakat lingkar bandara.

Desakan tersebut disampaikan langsung di hadapan Wakil Bupati Morotai Rio Christian Pawane dan Asisten II Ahdad Hi Hasan saat hearing terbuka di halaman kantor bupati, Kamis (9/7/2026).

Ketua BEM FKIP Unipas Morotai, Nurdin Amor, menegaskan pihaknya akan terus konsisten mengawal konflik agraria ini hingga lahan tersebut dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat sebagai pemilik yang sah. Ia membeberkan, konflik ini sejatinya telah berlangsung sejak tahun 1984, namun pihak TNI AU diduga melakukan penerbitan sertifikat massal secara sepihak sejak tahun 2017.

“Dari total lahan tersebut, ada sekitar 600 hektare yang sudah diklaim bersertifikat oleh pihak AURI. Status tanah ini masih bersengketa, jadi pihak AURI jangan sewenang-wenang dan BPN seharusnya belum bisa mengeluarkan sertifikat,” ujar Nurdin di sela-sela aksi.

Nurdin menilai, klaim sepihak atas nama aset negara tersebut telah melanggar Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan membatasi ruang hidup masyarakat terluar untuk bertani. Terlebih, setelah kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Morotai beberapa waktu lalu, mahasiswa kini meminta Presiden Prabowo Subianto ikut memberikan perhatian serius.

“Kami menekankan kepada Pemkab Morotai agar menyuarakan masalah ini sampai ke meja Istana Negara dan DPR RI di Senayan. Pak Presiden jangan abaikan konflik agraria di pulau terluar ini,” cetusnya.

Merespons tuntutan tersebut, Kepala Penerangan (Kapen) Lanud Leo Wattimena, Kapten Sus Lutfi R, memberikan klarifikasi terkait status tanah yang dipersoalkan. Ia menyatakan pihak TNI AU di daerah hanya menjalankan instruksi dari komando atas.

“Lahan ini merupakan aset yang sudah resmi tercatat di Kementerian Keuangan RI. Tugas Lanud Leo Wattimena sebagai satuan di bawah hanya mengamankan dan menjaga aset negara tersebut,” tandas Lutfi.