Oleh: Asghar Saleh
________
DALAM kabin first class Garuda Indonesia yang terbang membelah langit menuju Beijing pertengahan Oktober 2013, saya terlibat dalam sebuah diskusi yang futuristik bersama Haji Burhan Abdurahman – saat itu adalah Wali Kota Ternate. Hampir setengah dari waktu perjalanan yang delapan jam itu dihabiskan dengan percakapan-percakapan egaliter – terkadang sebagai dua lelaki dewasa yang berbagi soal keluarga, selebihnya lebih banyak tukar gagasan tentang bagaimana membangun Ternate.
Sesekali pramugari menyapa ramah sambil menyajikan makanan dan minuman ringan. Haji Bur – demikian publik yang terbiasa menyapa dirinya dengan cinta – menyampaikan beberapa visi besar. Sesuatu yang ingin dilakukan sebagai penerus Wali Kota sebelumnya. Sesuatu yang “berbeda” dengan capaian-capaian fantastik yang telah dilakukan H. Syamsir Andili. Ternate masa itu boleh dikata telah berkembang sebagai episentrum kota jasa dan perdagangan di Maluku bagian Utara dengan infrastruktur yang terbilang lengkap.
Aposteriori sebagai Sekretaris Daerah yang mendampingi Ko Syam membuat Haji Bur memiliki pemahaman yang lengkap tentang dinamika Ternate. Karena itu, ia memilih visi yang lebih berkonsentrasi pada pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur immaterial. “Ternate su maju, fasilitas su bagus. Ada kekurangan tapi tra banya. Saya ingin benahi manusianya”.
Saya sepaham. Kota yang tumbuh secara physically hanya akan melahirkan kegersangan. Kemanusiaan mudah diretas. Kota akan kehilangan identitas. Saya meyakini Haji Bur punya kemampuan untuk mewujudkan visinya karena ia punya semacam kemampuan untuk merumuskan masa depan yang ideal. Juga menginspirasi orang lain untuk mencapainya secara kolektif. Ide dan aksinya tentang “Barifola” – program membangun kembali rumah warga yang tak mampu tanpa menggunakan anggaran Pemerintah adalah bukti keberpihakan. Ia terbiasa mengelola keterbatasan.
Di tahun 2005, tak berapa lama setelah dipercaya sebagai Sekretaris Daerah – Haji Bur diberi mandat sebagai manajer Persiter Ternate yang sedang berjuang di Divisi 1 PSSI. Targetnya harus promosi ke Divisi Utama. Sebagai manajer tim, ia jauh dari urusan teknis tim. Tak pernah sekalipun Haji Bur mengatur pemain atau mendikte pelatih Gusnul Yakin agar bermain sesuai keinginannya. Haji Bur memilih mendukung di level non teknis. Sebagai tim “pelat merah” sumber dana utama Persiter berasal dari APBD Kota Ternate yang jumlahnya saat itu tak lebih dari 500an miliar rupiah.
Mengatur kebutuhan tim dari sumber yang pas-pasan itu – karena APBD juga harus melayani urusan prioritas seperti pendidikan dan kesehatan – bukanlah perkara mudah. Kuncinya ada pada transparansi dan peruntukan yang sesuai kebutuhan. “Harus jujur, ini uang rakyat. Jangan digunakan untuk keperluan lain”. Saya ingat betul prinsipnya ini. Sangat berhati-hati dalam keputusan beranggaran.
Tahun itu, saat laga 6 besar di Soreang Kabupaten Bandung, Haji Bur memilih tetap di Ternate. Ia tak hadir di lapangan. Tugasnya memenuhi kebutuhan tim yang sedang berjuang. Saya saban hari berkomunikasi. Ia banyak meminta waktu untuk sabar saat dana belum ada. Tak sekalipun keluhan terucap dari bibirnya. Ia tahu tuntutan publik. Ia paham apa yang ada di kepala Ko Syam sebagai Ketua Umum Persiter Ternate.
Dan ketika Persiter mengalahkan Persibo Bojonegoro di partai penentuan sekaligus memastikan jadi tim promosi, hanya dua orang yang saya telepon langsung dari atas rumput stadion Si Jalak Harupat. Ko Syam dan Haji Bur. Mengabarkan sukses ini karena merekalah yang memiliki andil dibalik sejarah Persiter. Kiprah Haji Bur mungkin tak banyak yang tahu, tapi saya mengingatnya dengan guyub. Ia adalah sosok yang jauh dari selebrasi. Dirinya lebih suka menepi dan bersyukur. Sebuah prinsip yang diwariskan kedua orang tuanya sebagai pedestal hidup.
Terlahir sebagai putera tertua pasangan H. Arif Abdurahman dan Hj. Fatma Adjaran – Haji Bur adalah harapan terbesar keluarga. Setelah menyelesaikan jenjang sekolah di SD Negeri Kenari Tinggi 2, SMEP dan SMEA Ternate, Ia kemudian melanjutkan studi ke Akademi Pajak Makassar. Ia balik ke Ternate menyelesaikan studi hukumnya di Univeritas Khairun. Belakangan Makassar jadi kota spesial karena Ia memilih menyelesaikan program paska sarjana hingga doktoral di kota itu.
Usai kuliah, Haji Bur diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku. Ia di tempatkan di kantor cabang Ternate. Dari kantor Samsat itu, karir sebagai PNS terus meroket. Sebelum menjadi Sekda, Ia memimpin Dinas Pendapatan Kota Ternate. Bergelut dengan angka-angka – mengkalkulasi setiap pendapatan dengan komparasi sumber dan potensi uang masuk tak mengubah pandangan hidupnya. Ia tetap istiqamah. Kepemimpinan baginya adalah amanah. Jika ditunaikan berbalas pahala dan jika tidak akan mendatangkan dosa sebagaimana teladan Imam Ibnu Taimiyyah dalam kitab “As-Siyasah Asy-Syar’iyyah”.
Haji Bur yang saya kenal memiliki prinsip kepemimpinan yang “harishun’ alaikum” – laku yang sangat ingin melihat warganya aman dan sejahtera. Level ini terbentuk karena latar masa kecilnya dalam keluarga sangat sederhana. Ia sangat sensitif dan cepat tanggap bila ada kesulitan yang dialami orang lain. Dalam Islam – meneladani Baginda Nabi, kita mengenal level kepemimpinan yang “azizun’ alaihi ma’anittum” – merasa berat melihat penderitaan orang lain.
Ada empati yang berkelindan dengan iman. Immanuel Kant menyebut kepemimpian seperti ini sebagai tindakan moral yang didasarkan pada kewajiban dan rasionalitas. “Moral” di sini lebih pada kemampuannya untuk bersikap adil dan benar. Sedangkan “rasionalitas” memberikan pijakan arah kepemimpinan yang bisa diterima semua orang. Muara dari keduanya adalah tujuan besar yang ingin dicapai yakni memanusiakan manusia.
Perkara “to treat people with dignity” – keinginan untuk memanusiakan manusia – inilah yang kami diskusikan secara serius sebelum pesawat landing di China. Pun dalam beberapa kesempatan saat berkeliling negeri Tirai Bambu itu. Ia tipe pemimpin dengan kualitas mendengar yang sangat baik. Masukan dan kritik adalah nutrisi. Haji Bur meminta saya berkomunikasi dengan teman-teman di DPRD Ternate untuk mendukung program “Baca Tulis Alquran” yang mulai dilaksanakan untuk siswa Sekolah Dasar. Ini bagian integral dari visi membangun Ternate yang “Agamais” dalam konsep “Bahari Berkesan”. Menjawab keresahan bahwa ternyata banyak siswa yang masih melek baca tulis Alquran.
Akselerasi program “Baca Tulis Alquran” ini sejatinya telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan Dan Penyelenggaran Pendidikan. Disebut dalam pasal 48 ayat 2 Perda itu bahwa program pembelajaran di Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik – termasuk dalam baca tulis Alquran (poin C).
Dinas Pendidikan kemudian menyiapkan semacam “kurikulum tambahan” untuk simplifikasi program. Ada Guru yang disiapkan sebagai pengajar. Dinas juga menyiapkan tim penilai dengan indikator yang terukur. Agar programnya berjalan dan berdampak pada kemampuan siswa, dibuatlah aturan bahwa untuk melangkah ke jenjang Sekolah Menengah Pertama – setiap lulusan SD wajib punya kemampuan membaca dan menulis Alquran.
Ada revolusi teologis yang berlangsung secara kolektif di Ternate saat itu. Belajar mengaji diformalkan lewat bangku sekolah. Siswa kelas 4 mulai mendapat pendampingan. Dua tahun belajar mengaji jadi “kewajiban ekstra”. Hasilnya terlihat di akhir masa pembelajaran 2013-2014. Ribuan siswa SD yang lulus program ini diwisuda secara terbuka. Ribuan orang tua menyaksikan sukses ini dengan kebanggaan yang banal. Para siswa yang dinyatakan lulus mendapat semacam sertifikat.
Haji Bur ternyata juga telah menyusun keberlanjutan program. Dinas Pendidikan diminta untuk menyusun program Diniyah – dengan tujuan agar siswa mempunyai ruang lebih besar untuk memperdalam ilmu agama. Tidak sekedar bisa membaca Alquran. Selain itu, Pemerintah Kota mengirim para hafidz ke Pesantren Tomboro di Magetan Jawa Timur. Para penghafal Alquran ini menjalani pendalaman ilmu agama dan kefasihan melantunkan ayat-ayat suci sebagai persiapan untuk mengisi jabatan Imam Mesjid.
Program “Baca Tulis Alquran” adalah salah satu ”Magnum Opus” tinggalan Haji Bur yang mendapat pengakuan luas dari berbagai pihak. Belakangan beberapa Pemerintah Daerah lain ikut meratifikasi program ini sebagai program unggulan di daerahnya karena berdampak jangka panjang dan tetap relevan serta menjadi warisan berharga bagi generasi selanjutnya.
Legacy lain yang menjadi “masterpiece” kepemimpinan Haji Bur adalah “keberaniannya” untuk mendirikan sebuah bank milik Pemerintah Kota. Saya sebut “berani” karena otorisasi Perbankan di daerah saat itu “dimonopoli” oleh Bank Maluku. Apalagi Bank Pembiayaan Rakyat yang akan berdiri ini menggunakan sistem “Syariah” – model pengelolaan fiskal yang belum terlalu populer karena menerapkan sistem tanpa bunga. Ada juga kompetitor lainnya yakni Bank Perkreditan lain yang sudah beroperasi di Ternate. Begitu juga dengan aspek permodalan yang nantinya akan bersumber dari APBD Ternate dalam bentuk penyertaan modal.
Tapi Haji Bur punya keyakinan jika BPRS akan prospektif dan berkembang menjadi mandiri. Lagi-lagi butuh dukungan politik dari DPRD. Haji Bur beberapa kali melakukan lobi. Ia menjelaskan pentingnya kehadiran Bank Syariah yang wilayah usahanya bersentuhan langsung dengan pengembangan ekonomi kecil dan menengah. Pemerintah Kota secara resmi kemudian mengajukan Ranperda pembentukan bank ini ke DPRD.
Saya terlibat dalam Panitia Khusus yang dibentuk pimpinan DPRD untuk mendalami dan menetapkan arah pengembangan bank ini. Semua potensi dihitung. Likuiditas bank dikalkulasi dengan presisi tanpa mengabaikan kemungkinan merugi. Pimpinan Bank Indonesia cabang Ternate diajak berdiskusi. Konsultan Perbankan Syariah diminta mendampingi semua proses dari awal. Pansus “belajar” ke Surabaya dan Madura untuk melihat permodelan yang sukses.
Merasa segalanya on the track, DPRD Ternate pada tanggal 15 Juni 2011 menyetujui Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 27 tahun 2011 tentang Pendirian PT. BPRS Bahari Berkesan. Dokumen prinsip operasional kemudian dilengkapi mulai dari persetujuan Menteri Hukum dan HAM, penilaian dari OJK hingga keluarnya ijin prinsip dan usaha dari Bank Indonesia. BPRS Bahari Berkesan secara resmi mulai beroperasi pada 19 April 2012 dengan modal awal sekitar Rp. 3 milyar.
Tahun-tahun pertama bank ini mengalami kerugian. Namun dengan berbagai perbaikan kinerja, BPRS mulai mendapatkan laba. Jumlah nasabah terus bertambah dan saat ini mencapai belasan ribu, modal dan aset terus meningkat – terakhir dilaporkan lebih dari seratusan milyar, layanan pemasaran yang terus berkembang dengan digitalisasi dan yang paling penting adalah meningkatnya kepercayaan publik. Bank akan survive dari kepercayaan itu. BPRS dalam lima tahun terakhir terus mendapat pengakuan secara nasional sebagai salah satu bank syariah milik Pemerintah Daerah dengan pengelolaan manajemen perbankan yang terbaik.
Dalam sebuah kesempatan saat mengunjungi kantor BPRS – momen terakhir sebelum Ia berpulang menghadap Sang Pencipta – Haji Bur terlihat begitu sumringah. Bank yang Ia rintis lebih dari dua dekade lalu telah berkembang demikian pesat. Kepada Direktur Utama BPRS Risdan Harly, Ia menitip pesan (terakhir). “Kalau nanti ada PNS mengajukan pinjaman jangan dipersulit. Jangan bebankan dengan margin yang terlalu berat. Bantu usaha mama-mama di pasar supaya mereka tidak terlilit utang di rentenir”. Haji Bur berulang kali menegaskan prinsip jika bank ini tak hanya berkontribusi terhadap pendapatan daerah tetapi berkewajiban memberantas riba.
Program “Baca Tulis Alquran” dan keberadaan bank BPRS adalah dua warisan Haji Bur yang sekali lagi membuktikan pandangan Kant bahwa kepemimpinan yang sukses adalah tentang moralitas dan rasionalitas. Pemimpin sejatinya harus memiliki empati, memahami kondisi objektif warganya dan merasakan apapun yang mereka rasakan. Pemimpin bukan sekedar pandai berpidato – khayr al-khathib – tetapi Ia harus peka mendengar dan turun langsung bertemu rakyatnya – katsratur ri’ayah wal istima.
Dengan ini kita akan selalu merindukan Haji Bur. Wakafa billahi Syahida. (*)




Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.