Tandaseru — Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Hal tersebut disampaikan usai menghadiri pertemuan strategis regional Nusa Tenggara dan Maluku yang dipimpin oleh tiga menteri kabinet di Ballroom Merumatta Senggigi Hotel, Lombok Barat, NTB, Selasa (19/5/2026).
Pertemuan bertajuk Silaturahmi dan Arahan ini dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Agenda ini bertujuan menyelaraskan stabilitas politik, keamanan, serta percepatan program kesejahteraan rakyat di wilayah Nusa Tenggara dan Maluku.
Dalam arahannya, Menko Polkam menyoroti situasi global yang penuh ketidakpastian. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap berkomitmen mengoptimalkan program pro-rakyat, mulai dari stabilitas harga BBM subsidi, ketahanan pangan, penguatan TNI, hingga penyediaan rumah bagi masyarakat.
Sejalan dengan hal itu, Mendagri memaparkan tiga elemen vital untuk menjaga stabilitas daerah, yakni peran aktif Forkopimda dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Mendagri juga mendesak daerah yang belum memiliki Tim Penanggulangan Konflik Sosial untuk segera membentuknya sebagai payung hukum penanganan yang cepat.
Sementara itu, Menteri PKP menyosialisasikan kebijakan strategis Program 3 Juta Rumah di wilayah perdesaan, pesisir, dan perkotaan. Program ini diperkuat lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang memberikan kemudahan atau ‘karpet merah’ bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Merespons arahan tersebut, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan seluruh jajaran Forkopimda adalah kunci utama dalam menangani berbagai dinamika dan konflik sosial di masyarakat.
”Kepala daerah sebagai pimpinan diminta untuk senantiasa melakukan langkah terobosan dan kolaborasi dengan seluruh pimpinan unit di daerah agar bisa menyelesaikan konflik yang terjadi. Ketika konflik itu masih dalam skala kecil, diupayakan untuk diredam sedemikian rupa agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan,” ujar Ahmad.
Ia menambahkan, koordinasi yang responsif serta pengikisan ego sektoral menjadi poin penting agar riak-riak kecil di masyarakat dapat ditangani dengan cepat sebelum meluas ke skala nasional.
Acara ini juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda tingkat provinsi, para bupati, wali kota, ketua DPRD kabupaten/kota, serta inspektur kabupaten/kota se-wilayah Nusa Tenggara dan Maluku.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.