APBD-P 2024 Halmahera Barat Disahkan Rp 1,1 Triliun

Tandaseru -- Wakil Ketua I DPRD Halmahera Barat, Maluku Utara, Joko Ahadi, memimpin sidang paripurna pengesahan APBD-Perubahan tahun anggaran 2024, Jumat (20/9/2024) malam.

Joko menyampaikan, komitmen pembangunan daerah bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, perubahan paradigma, dan pembangunan daerah dari model pembangunan sentralistik ke pembangunan desentralistik, masyarakat menentukan arah pembangunan sebagai keharusan diciptakan dalam pembangunan partisipasi, memberikan ruang public efektif bagi peran-peran stakeholder mendorong pembangunan daerah sesuai karakteristik sosial dan wilayah, tetap bersinergi untuk sistem pembangunan daerah, provinsi dan nasional.

"Perubahan paradigma pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat telah memberikan ruang cukup bagi tumbuhnya partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui kebijakan desentralisasi," tuturnya.

Politikus Partai Golkar menyatakan, prinsip pelaksanaan otonomi daerah dengan asas demokratisasi, partisipasi, keadilan, dan pengakuan keberagaman memberikan makna kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta aktif masyarakat. Namun dalam implementasinya masih terdapat hambatan di mana belum sepenuhnya harapan dan keinginan masyarakat, terutama dalam hal pemerataan hasil pembangunan dan peningkatan kesejahteraan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Olehnya itu, Joko mengatakan, reformasi birokrasi kebijakan pembangunan berlandaskan prinsip desentralisasi menuntut setiap daerah secara kreatif meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, yang dapat mendorong pelaksanaan pembangunan daerah.

"Selama ini kebijakan desentralisasi fiskal belum secara konsisten memberikan ruang bagi daerah dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah. Sumber-sumber penerimaan potensial masih merupakan kewenangan pemerintah pusat, diperoleh dan dibagi hasilkan kepada seluruh daerah otonom sebagai bagian dari konsep kesatuan dan kesetaraan pembangunan daerah. Salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah dalam konteks pembiayaan pembangunan adalah sejauh mana kemandirian daerah dalam mengelola dan meningkatkan pendapatan daerah untuk membiayai pembangunannya," paparnya.

Persoalan klasik yang dialami Kabupaten Halmahera Barat selama ini, sambung Joko, adalah masih tergolong kabupaten yang memiliki kapasitas fiskal rendah. Ini berarti bahwa sebagai daerah yang rendah, maka kapasitas fiskalnya masih mengalami ketergantungan terhadap sumber penerimaan pusat.

"Dan melalui dana perimbangan dan sumber-sumber lain bagi pembiayaan pembangunan daerah. Struktur penerimaan daerah Kabupaten Halmahera Barat bertumpu pada sumber dana perimbangan, adalah konsekuensi logis dari kinerja ekonomi yang belum efektif memberikan dampak bagi penerimaan daerah, karena pertumbuhan ekonomi positif, ternyata belum menjamin meningkatnya pendapatan asli daerah," ujarnya.