Tandaseru — Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, saat ini dihadapkan dengan persoalan distribusi air bersih, pendidikan, dan tingginya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Masalah ini bisa dibilang paling urgen dituntaskan. Namun, Pemda Halsel dinilai belum membijakinya secara maksimal.
Anggota DPRD Halsel dari Fraksi Partai Nasdem, Fadila Mahmud, dalam rapat paripurna ke III masa persidangan IV dengan agenda peringatan HUT Kabupaten Halmahera Selatan ke 21, Sabtu (8/6/2024) malam menyampaikan, masalah air bersih yang dikonsumsi masyarakat Bacan saat ini kualitasnya perlu perhatikan. Di mana, air yang digunakan masyarakat untuk keperluan minum dan mandi berwarna kecokelatan jika sudah turun hujan. Ia pun mendesak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) segera mencari solusi terkait kualitas air.
“Di wilayah Bacan sini mungkin sebagian besar masyarakat sudah merasakan. Setiap kali hujan, pasti air yang sumbernya dari PDAM kecokelatan. Ini harus diperhatikan,” ucapnya.
Untuk masalah pendidikan, Fadila meminta Pemkab Halsel fokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga guru. Di lain sisi, dalam hal distribusi guru, politikus asal Makian-Kayoa ini berharap ada keadilan di situ. Ini artinya, pendistribusian tenaga pendidik harus merata dan tidak ada pemberlakuan khusus terhadap peningkatan pendidikan di setiap kecamatan tertentu.
“Jangan hanya guru-guru itu banyak di tempatkan ibu kota (Kecamatan Bacan). Kemudian pemerintah daerah juga harus segera terapkan kurikulum berbasis lokal di setiap sekolah,” pintanya.
Srikandi Partai Nasdem ini juga mengingatkan masalah kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang setiap tahunnya terjadi peningkatan. Dinas Pemeberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) selaku lembaga teknis dan mitra kerjanya di Komisi I diharapkan intensif melakukan sosialisasi dan turut serta dalam pemberantasan kasus tersebut.
“Organisasi-organisasi yang bergerak di isu-isu perlindungan perempuan dan anak harus dilibatkan,” harapnya.
Anggota DPRD dua periode ini juga menyoroti sektor pembangunan infrastruktur Halmahera Selatan di tahun ke 21 ini.
“Tapi masalah-masalah lain juga harus diperhatikan. Misalnya, masalah pangan dan kasus HIV. Kita inginkan di tahun ke 21 Halmahera Selatan ini menjadi evaluasi kinerja,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan