Sejauh ini, sambungnya, KPK belum mengkaji seberapa besar pengaruh pendapatan pajak tambang di Malut terhadap kemandirian fiskal daerah.

“Kami belum kaji itu. Contoh Halsel, dapat DBH Rp 300 miliaran. Tetapi apakah masyarakat di sekitarnya sejahtera atau malah tergusur atau terkena dampak lingkungan?” pungkas Dian.

Tag Terkait:
Tandaseru
Penulis