Tandaseru — Rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menghapus tenaga honorer pemerintahan tahun 2023 mendapat sorotan DPRD Tidore Kepulauan, Maluku Utara.
Sekretaris Komisi I DPRD Tidore Kepulauan Syafrisal Lasidji mengatakan seharusnya pemerintah menyediakan alternatif atau solusi lebih dahulu bagi para tenaga honorer sebelum dihapuskan.
“Tidak boleh dihapus begitu saja, harus ada solusi atau alternatif lain sebelum dihapus,” tegas Syafrisal, Rabu (2/2).
Politikus Partai Nasdem itu menyebutkan jika kebijakan tersebut diberlakukan, tentu daerah bakal mengalami masalah baru.
“Tentu akan ada masalah baru, misalkan di sekolah. Saat ini kebanyakan sekolah masih sangat kekurangan guru yang berstatus PNS. Untuk menutupi kekurangan guru itu, honorer hadir sangat membantu. Jika hari ini dihapus, bagaimana nasib honorer sendiri maupun sekolah nanti?” ujarnya.
Apalagi, menurut Syafrisal, pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru tahun kemarin belum mampu menjawab kekurangan guru yang ada di Kota Tidore Kepulauan.
“Seleksi PPPK guru tahun kemarin dinilai kurang efektif. Sebab, jumlah yang lulus masih sangat sedikit. Sementara kebutuhan atau kekurangan guru masih sangat banyak,” bebernya.
Anggota DPRD dapil Oba itu menyarankan pemerintah pada seleksi PPPK perlu ada pertimbangan khusus bagi tenaga honorer yang mengabdi sudah lama.
“Paling tidak mereka yang mengabdi sudah lama ini bisa jadi prioritas bagi pemerintah pusat, sehingga ada keringanan pada saat Seleksi PPPK maupun CPNS,” harapnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.