Ia menuturkan, jumlah kekurangan guru di Kota Tidore Kepulauan saat ini masih di atas ratusan.
“Jika honorer dihapus, bagaimana nanti sekolah bisa mengisi kekurangan nanti? Kami berharap seleksi tahun 2022 hingga 2023 nanti ada kebijakan khusus pemerintah pusat bagi tenaga honorer yang mengabdi sudah sejak lama,” imbuhnya.
Selain guru, saat ini kehadiran honorer untuk tenaga kesehatan sangat membantu pemerintah daerah.
“Sebab dua bidang ini masih sangat kekurangan pegawai. Untuk itu, kehadiran honorer sangat membantu. Jika kebijakan penghapusan honorer ini diberlakukan, justru bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah bagi pemerintah daerah,” kata Syafrisal.
Ia pun berharap setiap kebijakan rekrutmen PPPK perlu diikuti dengan kenaikan dana transfer sehingga tidak memberatkan daerah.
“Jangan sampai buka rekrutmen setiap tahun, justru daerah yang dibebankan (untuk penggajian),” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.