Panitia Pilkades di Morotai Jalankan Tahapan Tanpa Anggaran

Tandaseru -- Tahapan Pemilihan Kepala Desa Pilkades serentak di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, masih menyisakan masalah.

Macetnya pencairan anggaran membuat panitia Pilkades tingkat desa kesulitan melaksanakan operasional tahapan.

"Kami mau bergerak jalankan tahapan tapi anggaran tidak ada. Terus kami beli kertas dan operasional panitia untuk koordinasi seperti menggunakan bensin bagaimana?" keluh sejumlah panitia Pilkades yang enggan namanya dipublikasikan, Rabu (31/3).

Mereka bilang, anggaran penyelenggara minimal sudah harus disiapkan lebih awal. Supaya proses Pilkades berjalan sesuai harapan.

"Kami panitia memang kesulitan dengan anggaran. Kami punya operasional saja urus sendiri, padahal tahapannya sudah jalan. Mereka mau kami pinjam uang dulu mungkin, tapi kondisi Morotai saat ini kalau kita pinjam uang itu susah dapat. Kalau tidak ada anggaran mendingan Pilkades dipending dulu," ujarnya.

Kepala Bidang Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pulau Morotai, Firdaus Samad yang dikonfirmasi terpisah menuturkan, sudah ada 87 desa yang Alokasi Dana Desa (ADD)-nya siap direalisasikan, sedangkan untuk Dana Desa (DD) baru diusulkan 36 desa.

"Dana Desa untuk tahun ini dan tahun sebelumnya itu yang pertama acuan di PMK 222 Tahun 2021. Nah itu ada yang namanya penyaluran BLT dan Non BLT. Terus kemarin kita sudah ajukan, kita bikin pengajuan 36 desa tahap pertama untuk DD," kata Firdaus kepada tandaseru.com.

Namun, sambungnya, ternyata ada perkembangan aturan terbaru dari Dirjen DJPK bahwa desa dibagi lagi alokasi untuk penanganan Covid-19.

"Terus yang diwajibkan untuk penyaluran pertama sekali itu adalah penanganan Covid-19," jelasnya.

Firdaus mengaku, untuk penyaluran ADD dan DD kemarin sudah diproses di Badan Keuangan.

"Nanti pada saat di sini pencairan gaji terus sisanya itu kita utamakan untuk alokasi anggaran Pilkades itu," cetusnya.

"Nanti sebentar juga saya konfirmasi dengan Kaban Keuangan juga, kira-kira anggaran ADD ini dia terparkir kapan supaya bisa kita informasikan ke desa supaya kalau ada kendala-kendala begitu mereka kan bisa ambil langkah," tambah dia.

Untuk kebutuhan panita, ia meminta panitia Pilkades bisa mengantisipasi dengan langganan desa di tempat fotokopi dan lainnya. Sebab menurutnya paling kendalanya di administrasi saja.

Soal kendala-kendala yang dihadapi panitia penyelenggara itu bisa dikoordinasikan dengan pemerintah desa.

"Koordinasi dengan kades saja nanti kebijakannya diambil oleh kepala desa. Kami juga sudah sampaikan ke desa-desa, kalau misalnya ada kendala kepala desa koordinasi dengan pihak PMD, sehingga tahapan-tahapan itu bisa berjalan tanpa ada kendala. Kekurangan ATK atau apa di kepanitiaan bisa dikoordinasikan dengan kepala desa," pungkasnya.