Sekilas Info

Terpidana Penggelapan Bebas Berkeliaran, PH Korban Pertanyakan Kinerja Kejari

Kuasa Hukum CV Abadi Jaya, Rusdi Bachmid. (Istimewa)

Tandaseru -- Tim Penasehat Hukum (PH) CV Abadi Jaya mempertanyakan kinerja Kejaksaan Negeri Ternate, Maluku Utara. Pasalnya, Kejari hingga kini belum juga mengeksekusi NF alias Nina, terpidana kasus penggelapan dalam jabatan yang telah disidangkan Pengadilan Negeri Ternate dengan perkara Nomor 20/Pid.B/2020/PN Tte dan diputus pada 2 Juni 2020. NF dihukum pidana penjara selama 2 tahun 2 bulan lantaran terbukti menggelapkan uang CV Abadi Jaya, perusahaan tempatnya bekerja dulu.

Rusdi Bachmid, Kuasa Hukum CV Abadi Jaya menuturkan, saat putusan terhadap NF dibacakan pada 2 Juni 2020, pihak terdakwa maupun jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding atau keberatan sampai dengan batas waktu 7 hari sebagaimana disebutkan pada Pasal 233 ayat (2) KUHAP.

“Oleh sebab itu jika mengacu pada pasal tersebut maka pada tanggal 9 Juni 2020 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap,” ungkap Rusdi dalam siaran persnya yang diterima tandaseru.com, Rabu (16/9).

Sayangnya, sambung Rusdi, hingga pertengahan September Kejari belum juga mengeksekusi terpidana. Pada 20 Juli lalu, Rusdi bersama kliennya mendatangi kantor Kejari untuk menanyakan perihal pelaksanaan putusan tersebut.

“Dan melalui Kasipidum Kejaksaan Negeri Ternate Junaidy menyampaikan bahwa akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu apakah petikan putusan tersebut telah dikirim Kejaksaan Negeri Ternate oleh Pengadilan Negeri Ternate atau belum. Padahal, kami melakukan pengecekan ke PTSP Pengadilan Negeri Ternate dan menemukan bahwa surat pengantar Nomor W28-U2/1392/HK-01/5/2020 tertanggal 2 Juni 2020 yang merupakan surat pengantar petikan putusan perkara pidana Nomor 20/Pid.B/2020/PN Tte telah dikirim ke Kejaksaan Negeri Ternate dan ditembuskan pada Lapas Perempuan Kelas III Ternate di Ternate, terdakwa dan keluarga terdakwa. Oleh sebab itu tidak terdapat alasan jika Kejaksaan Negeri Ternate hingga saat ini belum mengeksekusi terpidana NF,” jabar Rusdi.

Rusdi menegaskan, Kamis (17/9) besok pihaknya akan melayangkan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk memberikan atensi terhadap pelaksanaan putusan perkara tersebut. Dengan harapan, dalam pekan ini juga terpidana NF dapat segera dieksekusi.

“Kami memberikan toleransi waktu sampai akhir bulan ini. Jika sampai dengan akhir bulan ini terpidana NF alias Nina belum juka dieksekusi maka kami kuasa hukum dari CV Abadi Jaya akan menyampaikan surat ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sebab kami berpendapat saudari NF alias Nina masuk kategori orang kebal hukum, yang mana putusan telah berkekuatan hukum tetap namun belum juga dilakukan eksekusi. Maka perlu melibatkan pihak Kejaksaan Agung RI untuk proses eksekusinya,” tegas Rusdi.

Dia menambahkan, kasus ini berawal dari NF yang merupakan karyawati pada CV Abadi Jaya dengan jabatan Administrasi Sales. Terhitung sejak Juli 2018 sampai dengan September 2018, NF diketahui telah menggelapkan uang perusahaan senilai Rp 562.343.534.

“NF juga sejak kasus ini dilaporkan hingga disidangkan tidak dilakukan penahanan badan baik di tingkat penyidik, penuntut maupun di tingkat persidangan, sehingga kami menduga ada intervensi dalam pelaksanaan putusan tersebut,” pungkas Rusdi.

Penulis: (Tim)
Editor: Sahril Abdullah