Tandaseru — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menyatakan dukungan penuh terhadap penyelesaian sengketa tanah antara TNI AU (Lanud Leo Wattimena) dan masyarakat dari delapan desa di kawasan lingkar bandara.
Ketua Fraksi PKS DPRD Suhari Lohor menegaskan, konflik yang melibatkan dugaan pembiayaan perampasan tanah seluas 1.125 hektare—dengan 600 hektare di antaranya telah bersertifikat—harus diselesaikan melalui mekanisme hukum secara tuntas.
Suhari menyoroti persoalan sengketa lahan tersebut sebagai masalah klasik yang telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa kepastian. Menurutnya, pembahasan di tingkat pemerintah daerah dan DPRD selama ini hanya berputar pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) tanpa memberikan solusi konkret bagi warga.
“Fraksi PKS Pulau Morotai mendukung penyelesaian sengketa lahan TNI AU dan masyarakat 8 desa melalui mekanisme hukum agar masyarakat mendapatkan kepastian dan keadilan seutuhnya,” kata Suhari, Kamis (27/8/2026).
Untuk merealisasikan langkah hukum tersebut, Suhari mendesak Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan DPRD mengalokasikan anggaran pendampingan advokasi hukum bagi masyarakat dalam APBD Tahun Anggaran 2027. Ia mengusulkan pemangkasan pos anggaran yang dinilai kurang prioritas, seperti perjalanan dinas (perjadin) atau rapat yang tidak mendesak, untuk dialihkan ke pembiayaan advokasi hukum ini.
“Efisiensi itu dalam rangka mengurangi pembiayaan yang tidak tepat sasaran. Misalnya, perjalanan dinas atau rapat yang tidak terlalu penting, itu yang bisa di-efisiensi, supaya kita juga bisa pikirkan nasib rakyat terkait sengketa lahan tersebut,” tegas Suhari.
Politikus yang menjabat sebagai anggota DPRD Morotai selama dua periode ini juga mengajak jajaran anggota DPRD lainnya untuk menyamakan persepsi dalam keberpihakan anggaran demi kepentingan warga.
“Kalau ada perjalanan dinas ke Jakarta atau ke tempat lain yang tidak terlalu penting, anggarannya bisa dialokasikan untuk membiayai advokasi hukum dalam penyelesaian sengketa lahan masyarakat dan TNI AU. Sikap Fraksi PKS seperti itu,” ujar Suhari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.