Sekda Morotai Ingatkan Pentingnya Kehati-hatian dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Tandaseru – Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menggelar sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di lantai dua Aula Kantor Bupati, Kamis (27/8/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola anggaran daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Umar Ali menegaskan, proses pengadaan barang dan jasa merupakan fondasi vital menopang roda pemerintahan serta mengakselerasi pembangunan daerah.

“Oleh karena itu, seluruh proses pengadaan tidak hanya dituntut untuk bergerak cepat dan tepat, tetapi wajib menjunjung tinggi asas efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan penuh terhadap regulasi yang berlaku,” ujar Umar saat membuka acara secara resmi.

Ia menjelaskan, kegiatan sosialisasi tersebut bukan sekadar agenda formalitas, melainkan forum krusial untuk menyamakan persepsi dan memperdalam pemahaman teknis mengenai perubahan regulasi terbaru.

Dalam kesempatan itu, Umar mengingatkan seluruh pelaksana pengadaan untuk senantiasa bekerja cermat dan menjaga integritas tinggi.

“Untuk itu, kita harus kehati-hatian dalam integritas kepada seluruh pelaksana pengadaan diimbau bekerja dengan cermat dan berintegritas tinggi. Artinya ketidakpahaman terhadap regulasi tidak boleh menjadi celah terjadinya kekeliruan administratif maupun implikasi hukum di kemudian hari,” cetusnya.

Ia juga menekankan pentingnya kehadiran para Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Kepala Subbagian Perencanaan, hingga Bendahara. Menurutnya, jajaran pejabat teknis tersebut merupakan aktor kunci dalam ekosistem pengelolaan anggaran di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Diharapkan kepada seluruh pihak ULP terus meningkatkan koordinasi dan pendampingan berkelanjutan kepada seluruh OPD agar tata kelola pengadaan semakin tertib, profesional, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Pulau Morotai,” pungkas Umar.