School Straat dan Jejak Perlawanan di Ternate

Oleh: Asghar Saleh

_______

ETALASE sebuah kota kadang diingat lewat gedung-gedung yang jadi simbol kemajuan. Dan juga jalur-jalur yang menjadikan semua terhubung. Meskipun secara filosofis, kota dibangun untuk menyejahterakan warganya dengan prinsip kesetaraan dan humanis, ada fakta yang tak bisa dibantah jika kota juga dibangun sebagai pusat aglomerasi dengan tata ruang untuk memihak kekuasaan.

Begitulah Ternate saat mulai serius ditata. Belanda menjadikan sebagai sebuah “Gemeente” dengan pertimbangan telah lama menjadi pusat kuasa mereka di wilayah timur nusantara. Markas VOC dengan tiga Gubernur Jenderal yang mengatur perdagangan dunia pernah hidup di kota ini. Benteng Oranje jadi pusat kuasa selama 133 tahun -sebuah periode kolonialisme yang panjang dengan arogansi kekuasaan yang pada akhirnya bosan dan berubah.

Saat Ratu Wilhelmina menyampaikan pidato etis di Istana Den Haque pada 17 September 1901, pemerintah kolonial tidak lagi melihat nusantara semata-mata sebagai daerah yang dieksploitasi demi kepentingan Belanda saja tetapi juga untuk kemakmuran Hindia Belanda. Di bawah slogan “Politik Etis” – irigasi, edukasi dan emigrasi, kota-kota kolonial mulai dibangun dengan sentuhan modernisasi.

Pemukiman mulai diatur. Irigasi jadi prioritas. Belanda berencana menginvestasi 60 ribu gulden untuk mengatur sirkulasi air bersih di Ternate dengan menjadikan “Air Tege Tege” – sebuah mata air alami di lereng gunung Gamalama dan “Ake Santosa” sebagai sumber air utama. Jalur-jalur baru dibangun dengan simpul transportasi kota yang saling mendukung. Ada kepentingan ekonomi yang jadi urgensi. Jalur atau “Paths” meminjam Kevin Lynch dalam bukunya “The Image of The City” merupakan elemen paling penting dalam citra kota. Jika tidak jelas maka gambaran kota menjadi kabur dan diragukan bahkan oleh warganya sendiri.

Jalur itu berupa trotoar, bahu jalan, jalan raya dan selokan yang jadi medium saat warga berpindah tempat. Ia jadi semacam akses untuk bergerak. Sebab itu, kereta kuda dan kereta pengangkut barang jadi alat transportasi utama yang melintasi jalan-jalan Ternate dengan pohon-pohon pelindung di sisinya. Belanda membangun tiga jalan utama. Pertama – jalan utama di dekat pantai yang menghubungkan benteng dengan kantor residen hingga ke pelabuhan. Jalan kedua membelah pemukiman mulai dari benteng hingga berbelok ke ”Gereja Ayam” dan jalan utama ketiga ada di bagian barat benteng Oranje. Membentang ke selatan hingga ”barangka” Toboko dan ke utara hingga wilayah Soa Sio – tempat Kadato Sultan.

Pembangunan tiga jalan utama ini menurut sejarawan Irfan Ahmad dalam bukunya “Sejarah Ternate” mengikuti ”Batas Wilayah Ibukota” sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah Belanda melalui beleid nomor 186 tahun 1885. Jalan-jalan utama ini terus diperpanjang jaraknya dengan membangun beberapa jembatan penghubung. Tahun 1932, jalan-jalan utama ini telah melintasi semua perkampungan yang posisinya melingkari wilayah pulau Ternate.

Mengapa Belanda membangun jalan-jalan utama ini? Selain untuk kepentingan transpotasi dan ekonomi, jalan-jalan ini jadi bagian dari “sistem kontrol” Belanda terhadap aktivitas warga. Semua jalan ini terhubung dengan benteng Oranje. Jalan utama ”kedua” misalnya, dibangun melintasi perkampungan Arab dan Cina serta pemukiman komunitas Kristen. Jalan ini juga melewati sekolah, gereja dan terhubung dengan barak tentara, kantor pemerintahan serta gedung minerva (tempat pertemuan).

Belanda memang menjadikan Ternate sebagai “model kota kolonial” yang ideal. Membangun banyak fasilitas tetapi tetap mengontrol semua dinamika kota. Fokus Belanda bisa dibilang lebih ke arah Selatan karena sejak Mei 1824 – saat Gubernur Jenderal van Der Capellen yang mengunjungi Ternate kala itu – membagi kota ini atas dua wilayah administrasi dan kekuasaan. Di Utara, mulai dari Soa Sio terus ke utara melingkari pulau Ternate hingga ke selatan dengan batas Rua termasuk Foramadiahi, Moya dan Marikurubu serta pulau Hiri jadi bagian dari pemerintahan “Swapraja” di bawah daulat Sultan Ternate. Sedangkan kuasa Belanda meliputi Kampung Makassar dan semua wilayah di bagian selatan mulai dari batas benteng Oranje hingga Kastela.

Beberapa wilayah tradisional memang tidak diintervensi keberadaannya. Tetapi pemukiman dekat benteng diatur agar sekali lagi “mudah dikontrol”. Itulah mengapa Belanda menempatkan komunitas Arab bersebelahan dengan benteng. Ini lapis pertama permukiman di luar benteng. Setelah itu ada kampung Cina, kampung Palembang dan kampung Sarani. Sebuah keputusan “gouvernement” yang terlihat strategis untuk menutupi “ketakutan-ketakutan” terhadap upaya perlawanan warga lokal. Sesuatu yang kelak akan berbuah petaka bagi pemerintahan kolonial.

Beberapa manuskrip menunjukkan kedatangan orang-orang Arab dengan alasan perdagangan cengkih dan syiar agama Islam telah terjadi pada abad ke 7. Catatan Belanda menunjukkan migrasi pertama orang-orang Arab yang berasal dari Yaman masuk ke Ternate sekitar tahun 1840an. Mereka diarahkan Belanda untuk membangun pemukiman dekat benteng dan menempati sekitar 20an rumah saat itu. Data statistik tahun 1854 mencatat ada 112 orang Arab yang bermukim di Ternate. Jumlahnya terus meningkat setiap tahun.

Di fase ini, kebutuhan rumah ibadah jadi sangat mendesak. Lalu sebuah inisiatif dipelopori oleh Habib Muhsin bin Muhammad Albar dengan menyediakan teras rumahnya sebagai tempat salat berjamaah termasuk untuk ibadah Jumat. Jamaah makin banyak dan tempat terbatas. Ketua Yayasan Masjid Muttaqin Ternate Mukhlis Assagaf bercerita, para pemuka saat itu berniat mencari lokasi baru untuk dibangun sebuah masjid. Dibelilah sebidang tanah milik Sultan Muhammad Arsyad yang berada persis di sebelah selatan tembok benteng Oranje. Masjid Muttaqien dibangun di situ. (Sejarah Masjid Agung Muttaqien akan saya tulis secara terpisah).

Di saat yang sama, selain urusan ibadah, orang-orang Arab juga mulai memikirkan pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka. Sebuah visi yang futuristik. Tahun 1920, Abubakar Quilim menyediakan rumahnya (diduga berlokasi di toko Sidodadi saat ini) sebagai tempat anak-anak belajar mengaji, baca tulis dan berhitung. Dalam perkembangannya, bagian belakang rumah itu tidak lagi bisa memuat puluhan anak.

Orang-orang Arab kemudian membentuk perkumpulan ”Jumiyyatul Tarahamul Arabiyah” yang salah satu misinya mengurus pendidikan. Tahun 1923, ”madrasah rumah” itu pindah ke halaman belakang masjid Muttaqien. Setahun setelah itu, sebuah ruang kelas dibangun di halaman masjid yang kelak berkembang menjadi sekolah dasar Islamiyah. Alwi Sagaf Alhadar, penulis dan aktivis sosial menyebut masjid dan sekolah adalah dua entitas yang merepresentasi konsep “dakwah bil hal”. (sejarah SD Islamiyah ini akan saya tulis secara terpisah juga).

Di lokasi sekolah ini, sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia mencatat beberapa epos penting di periode 1939 hingga 1950. Sempat jadi Taman Siswa, bangunan setengah “leger” setengah papan ini jadi tempat kumpul aktivis pergerakan. Beberapa kali “Persatuan Indonesia” organ politik paling penting di Ternate masa itu mengadakan rapat-rapat konsolidasi. Sekat antar ruangan yang terbuat dari bilah-bilah papan dibuka. Jadilah aula besar. Pidato-pidato kemerdekaan digelorakan menembus dinding tebal benteng Oranje. Membuat Belanda gemetar.

17 Agustus 1946, PI nekat mengadakan upacara peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan yang pertama di lapangan sekolah ini. Bendera Merah Putih berkibar dengan iringan Indonesia Raya. Menurut Hamid Kotambunan, saksi sejarah yang hadir saat itu – tak kurang dari 500 orang ikut upacara. Ini pengibaran pertama Merah Putih di Ternate. Membungkam desas-desus ketidakpastian Indonesia merdeka. Dr. Hasan Boesoirie jadi komandan upacara. Di momen ini, 30 anggota Tentara Keamanan Rakyat resmi dilantik dan jadi bagian dari PI.

Saya membayangkan petinggi-petinggi Belanda yang baru bangun tidur akan terguncang. Sumpah serapah berhamburan di dalam benteng – mengutuk aksi ini. Belanda pasti sangat menyesal. Komunitas Arab yang semula hendak “dikontrol” dan karena itu ditempatkan dekat benteng malah jadi pembuka jalan untuk melawan. Masjid jadi media berdakwah. Sekolah mendidik untuk membebaskan.

Tentang sekolah, Belanda sebenarnya sudah menyadari “ancaman” saat orang-orang Arab bergerak membuka sekolah. Apalagi ada pergerakan SI Merah yang dipimpin Tan Malaka yang gencar mendirikan sekitar 20 sekolah di berbagai daerah saat itu. Di Ternate, “Sekolah Rakyat” didirikan di bilangan Santiong. Komunitas Cina yang mendiami wilayah yang berbatasan dengan kampung Arab juga berinisiatif mendirikan sekolah. Anak-anak mereka “bersekolah” menggunakan sebuah rumah di lokasi yang kini jadi toko Asuhan.

Perkembangan situasi ini membuat Belanda ketar-ketir. Arab dan Cina cepat sekali bertumbuh dengan gagasan kebangsaan. Pendidikan jadi instrumen untuk membebaskan. Dan karena itu, Belanda kemudian mendirikan sebuah sekolah. Namanya “Openbare Europeesche Lagere School” – sekolah khusus untuk anak-anak Eropa. Keluarga Sultan, anak-anak pejabat dan anak-anak orang Cina juga bisa bersekolah di sini. Lokasinya persis di ruko yang terletak di seberang Bank BNI Ternate saat ini. Sebuah peta udara buatan Sekutu tertanggal 17 September 1943 yang saya dapat dari Ahmad Denny Tuela – mantan jurnalis radio yang gemar menyusuri arsip dan dokumen masa lalu – mengonfirmasi posisi sekolah ini yang kelak berganti nama menjadi SD Boesoerie.

Salah satu sosok lokal yang diketahui pernah bersekolah di ELS ini adalah Boki Mariam (18 tahun), putri Sultan Bacan yang dipersunting Sultan Iskandar Djabir Syah saat masih bersekolah sebagaimana berita surat kabar “Makassarsche Courant” yang terbit 14 Maret 1930. Belanda juga membangun sebuah sekolah lain di bagian selatan yang belakangan setelah Indonesia merdeka berganti nama menjadi SD Mononuttu.

Selain mengimbangi kesadaran bersekolah penduduk lokal, pendirian sekolah ini juga bagian dari ”misi zending”. Belanda sebelumnya telah membangun pemukiman orang-orang Kristen yang dihuni keluarga-keluarga Belanda dan penganut Kristen yang didatangkan dari Halmahera dan daerah lain di luar Ternate. Area pemukiman ini terbilang sangat besar meliputi daerah Kalumpang, Stadion dan Tanah Raja. Sekolah jadi tempat menyatukan dan memperkuat ajaran Kristiani.

Pendirian ELS yang eksklusif ternyata membatasi siswa dari kalangan umum. Pada akhirnya sekolah ini “diserbu” anak-anak Cina. De Clercq secara spesifik mencatat lonjakan ini di mana anak-anak Cina mendominasi keseluruhan jumlah siswa di ELC. Mencapai lebih dari 50 persen. Pada saat yang sama, gerakan “Tiong Hoa Hwee Koan” (THHK) menyebar cepat di wilayah timur dengan membangun sekolah swasta berbahasa mandarin. Kondisi ini membuat Belanda kemudian membangun lagi sebuah sekolah bernama “Hollandsch-Chinesse School” di Ternate. Kita menyebutnya dengan “Sekolah Cina”.

Peta udara tentara Sekutu memberi gambaran jika lokasi HCS ini berada di depan rumah komandan Jepang. Satu deretan dengan ELS. Menghadap ke barat. Saat ini lokasi itu telah berubah jadi pertokoan tepat di sebelah selatan “lorong senggol” yang berujung di samping kantor Pos Ternate. Peta udara buatan Sekutu yang digunakan untuk menyerang Ternate ini sekaligus mengklarifikasi pendapat umum yang jadi cerita antargenerasi bahwa “Sekolah Cina” berada di kawasan ruko samping Rumah Sakit Tentara – menghadap ke timur. Masa itu, di lokasi ini hanya ada sebidang tanah kosong.

Di antara gedung ELS dan HCS, ada sebuah bangunan yang diduga sebagai rumah kediaman Dr. Chasan Boesoirie. Itulah mengapa ruas jalan di depannya belakangan dinamakan jalan Boesoirie seperti sekolah yang juga berdekatan. Sayangnya situs sejarah bangunan sekolah ini hancur dibom tentara Sekutu dalam Perang Dunia II melawan Jepang.

Setelah Indonesia merdeka, di atas tanah kosong itu kemudian dibangun gedung pertemuan untuk warga Cina. Saat gedung sekolah RK dijadikan kamp tahanan oleh tentara Jepang semasa Perang Dunia II dan dibiarkan terbengkalai setelahnya, sekolah RK sempat menggunakan gedung pertemuan ini. Kegiatan belajar mengajar berlangsung di sini hingga gedung baru RK selesai dibangun tahun 1967. Pemerintah Kabupaten Maluku Utara lalu memanfaatkan gedung ini sebagai lokasi Sekolah Guru Olahraga dan kantor P dan K.

HMI cabang Ternate sempat menjadikan tempat ini sebagai markas besarnya – tempat ratusan kader belajar berorganisasi. Jejak “Sekolah Cina” ini kemudian terhapus parmanen saat Pemerintah melakukan tukar guling. Nasibnya sama seperti ELS dan HCS. Yang bertahan hingga kini hanya SD Islamiyah. Kawasan kota tua yang sarat pergolakan dan dinamikanya mengguncang kolonialisme ini tak lagi menyisakan penanda apapun. Hanya jalanan sunyi yang bukan lagi utama.

Tokoh pejuang pergerakan kemerdekaan yang juga penulis buku “Perjuangan Rakyat Maluku Utara Membebaskan Diri dari Kolonialisme”, Hamid Kotambunan, dalam sebuah percakapan dengan saya menyebut, Belanda menamai jalan itu dengan ”School Straat”. Jalan utama yang dibangun dengan entitas pendidikan sebagai porosnya. Tiga sekolah – Belanda, Cina dan Arab – adalah monumen peradaban yang membuktikan level Ternate sudah sangat maju masa itu.

Yang maju jika tak ditulis ulang hanya akan tersisa sebagai kenangan. Sesuatu yang kadang didekap dengan kerinduan tetapi bisa lepas dan menghilang. Karena kenangan punya ruang yang kecil. Ia tak mampu menyimpan semua catatan sejarah. Saya ingat apa yang diungkap oleh sejarawan Jerman Hajo Holborn – “Sejarah memberikan jawaban hanya kepada mereka yang tahu bagaimana mengajukan pertanyaan”. (*)