Tandaseru – Pemerintah pusat memfokuskan kebijakan sektor pangan tahun 2026 untuk mengentaskan kemiskinan nelayan melalui pembentukan 2.000 Kampung Nelayan Mandiri dan penguatan sarana perikanan di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan seperti Maluku Utara.
Langkah strategis tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, usai memimpin Rapat Koordinasi Daerah Bidang Pangan bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Ternate, Rabu (5/8/2026).
Zulkifli menjelaskan, fokus ini merupakan arahan langsung Presiden setelah Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan karbohidrat pada tahun sebelumnya. Kebijakan ini diambil guna mendongkrak Nilai Tukar Nelayan yang saat ini masih tertinggal dibanding petani.
“Tahun lalu kita sudah swasembada pangan karbohidrat. Tahun ini perintah Bapak Presiden fokus mengentaskan kemiskinan, khususnya nelayan. Nilai tukar petani padi sudah mencapai 127, sedangkan nelayan masih 103. Targetnya dalam satu tahun bisa naik menjadi 120,” ujar Zulkifli.
Guna mengejar target tersebut, kawasan Kampung Nelayan akan dilengkapi berbagai fasilitas vital, seperti cold storage, pabrik es, bengkel, balai lelang ikan, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Fasilitas ini dirancang agar nelayan dapat menjaga mutu dan harga jual hasil tangkapannya.
Selain infrastruktur fisik, pemerintah juga mendirikan Koperasi Nelayan Merah Putih. Koperasi ini berperan sebagai penyerap (offtaker) hasil tangkapan saat harga pasar melemah, yang nantinya disalurkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Program terpadu ini diharapkan tidak hanya menggenjot pendapatan nelayan, tetapi juga menyerap tenaga kerja lokal dan memicu pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir Maluku Utara.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.