Tandaseru – Kinerja Panitia Khusus (Pansus) Minyak Tanah (Mita) DPRD Halmahera Utara, Maluku Utara, menuai kritik tajam. Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Halmahera Utara, Hasan Eteke, menilai pansus tersebut tidak bekerja nyata membongkar dugaan permainan distribusi antara agen dan Bagian Kesra Setda Halut.
Hasan menegaskan, pembentukan pansus seharusnya menjadi solusi atas penderitaan masyarakat, namun hingga kini hasilnya dianggap nihil.
“Pansus dibentuk tapi hasilnya nol. Sampai sekarang tidak ada yang terang soal siapa yang bermain di distribusi minyak tanah. Jangan sampai pansus hanya jadi alat tawar politik,” tegas Hasan kepada media, Rabu (13/5/2026).
Soroti Kelangkaan dan Harga Tinggi
Menurut Hasan, kondisi di lapangan menunjukkan masyarakat masih terjepit kelangkaan BBM jenis minyak tanah serta harga yang melambung jauh di atas kewajaran. Hal ini, menurutnya, memperkuat dugaan adanya praktik tidak sehat yang sengaja dibiarkan.
“Kalau pansus serius, pasti sudah ada rekomendasi dan temuan yang dipublikasikan. Ini kok senyap. Kami mendesak DPRD segera melakukan evaluasi internal,” ujarnya.
Ia juga meminta pansus berani memanggil pihak agen dan Bagian Kesra untuk dimintai keterangan secara terbuka di hadapan publik.
“Jangan takut. Kalau tidak ada permainan, buktikan. Jangan korbankan rakyat kecil,” imbuhnya.
Respon Pimpinan Pansus
Terkait tudingan tersebut, Ketua Pansus Minyak Tanah DPRD Halut, Oni Pulo, belum memberikan penjelasan secara mendalam. Saat dikonfirmasi, Oni berdalih sedang mengikuti agenda rapat penting.
“Lagi rapat,” jawabnya singkat.
Oni kemudian mengarahkan awak media untuk mengonfirmasi perkembangan kerja pansus kepada Wakil Ketua Pansus, Abdillah Bailusy. Hingga berita ini ditayangkan, pihak pansus belum memberikan keterangan resmi terkait sejauh mana temuan lapangan yang telah mereka kantongi.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.