Tandaseru – Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PD PM) Kabupaten Halmahera Utara mengecam keras pernyataan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Aksandri Kitong, yang dinilai melecehkan agenda literasi Wakil Bupati Halut, Kasman Hi. Ahmad.
Ketua PD PM Halmahera Utara, Jumar Mafoloi, menyesalkan sikap Aksandri yang menyebut kegiatan diskusi buku oleh Wakil Bupati sebagai tindakan “foya-foya” alias bohong-bohongan. Menurut Jumar, pernyataan tersebut tidak beretika dan melukai komunitas literasi.
“Pernyataan itu merupakan tindakan pelecehan terhadap agenda literasi. Padahal yang bersangkutan adalah orang terpelajar, namun pernyataannya menunjukkan kurangnya akal sehat dan etika sebagai pejabat publik,” tegas Jumar dalam keterangannya, Senin (30/3/2026).
Selain soal literasi, PD PM juga menyoroti pernyataan AK yang dianggap provokatif dan berpotensi memicu konflik SARA. Jumar mendesak aparat penegak hukum untuk segera memproses oknum anggota DPRD tersebut guna menjaga stabilitas keamanan di masyarakat.
“Kami meminta pihak penegak hukum memproses anggota DPRD tersebut karena sudah membuat gaduh dan melukai perasaan publik melalui pernyataan yang tidak senonoh,” tambahnya.
Klarifikasi Aksandri Kitong
Menanggapi gelombang kecaman tersebut, Aksandri Kitong memberikan klarifikasi bahwa pernyataan yang beredar merupakan bagian dari komunikasi internal organisasi yang disampaikan dalam kondisi emosional.
Ia menjelaskan, narasi larangan mengikuti diskusi buku tersebut sebenarnya ditujukan kepada internal GAMKI karena adanya ketidakkonsistenan sikap organisasi.
“Pernyataan itu saya tujukan ke sekretaris dan teman-teman internal GAMKI, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk tidak hadir, tetapi ternyata tetap hadir di kegiatan diskusi buku,” ujar Aksandri.
Aksandri juga mengklarifikasi terkait kalimat “baku bunuh sudah” yang sempat viral. Ia menegaskan, ucapan tersebut adalah bentuk kemarahan spontan kepada individu tertentu di internal yang tidak mendukung langkah perdamaian, bukan ajakan kekerasan kepada kelompok masyarakat atau agama tertentu.
“Itu bentuk emosi saya kepada internal. Tidak ada maksud mengajak konflik. Saya justru aktif mendorong upaya perdamaian pasca-insiden pemalangan pawai obor melalui pertemuan lintas organisasi di Mapolres Halut,” jelasnya.
Ia menduga polemik ini sengaja dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu dan menyatakan kesiapannya untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut demi menjaga keutuhan daerah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.