Intelektual dan Godaan Kekuasaan

Rocky sendiri menegaskan bahwa perubahan posisi tersebut tidak berarti perubahan sikap. Seusai pelantikan, ia menyatakan bahwa dirinya hanya berpindah dari luar ke dalam dan tetap mempertahankan pandangannya. Ia juga menjelaskan bahwa Wantimpres memiliki fungsi kritis terhadap kebijakan, bukan sekadar mengkritik pemerintah, dengan mempertimbangkan dampak kebijakan dan dimensi etisnya. Pernyataan tersebut penting, tetapi belum cukup untuk menyelesaikan persoalan yang lebih mendasar, bagaimana independensi intelektual bekerja ketika seseorang telah berada dekat dengan pusat kekuasaan?

Pertanyaan itu tidak dapat dijawab hanya melalui pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri. Independensi bukan terutama persoalan deklarasi, melainkan persoalan praksis. Ia terlihat ketika sebuah argumentasi berhadapan dengan kepentingan yang tidak sejalan dengannya. Seorang penasihat tidak diuji ketika pendapatnya diterima, tetapi ketika pendapat tersebut berpotensi mengganggu kenyamanan kekuasaan. Di sana kualitas intelektual tidak lagi hanya diukur dari ketajaman berbicara, tetapi dari kemampuan mempertahankan penilaian ketika berhadapan dengan struktur yang memiliki kepentingan, hierarki, dan konsekuensi politik.

Michel Foucault memberikan pintu masuk yang relevan untuk membaca persoalan tersebut. Dalam pemikirannya, pengetahuan dan kekuasaan bukan dua entitas yang sepenuhnya terpisah. Keduanya saling berkelindan melalui apa yang dikenal sebagai relasi power/knowledge. Pengetahuan dapat digunakan untuk mengkritik kekuasaan, tetapi pada saat yang sama dapat menjadi bagian dari mekanisme yang membentuk, mengatur, dan melegitimasi kekuasaan. Karena itu, persoalan seorang intelektual yang masuk ke dalam pemerintahan bukan hanya apakah ia masih memiliki gagasan kritis, melainkan dalam relasi kekuasaan seperti apa gagasan itu kemudian bekerja.

Sebelum berada di Wantimpres, Rocky memiliki apa yang dapat disebut sebagai keuntungan epistemik dari jarak. Ia dapat mengamati pemerintah tanpa harus ikut mempertanggungjawabkan keputusan administratif dan politik yang diambil pemerintah. Jarak memungkinkan seseorang melihat kontradiksi dengan lebih bebas. Tetapi jarak juga memiliki keterbatasan. Orang yang berada di luar struktur tidak selalu mengetahui bagaimana sebuah keputusan dibentuk, bagaimana informasi dipertimbangkan, bagaimana kepentingan bernegosiasi, dan mengapa sebuah pilihan tertentu akhirnya diambil.

Masuknya Rocky ke Wantimpres karena itu tidak harus dipahami semata-mata sebagai kehilangan jarak. Ia juga memperoleh akses terhadap realitas kekuasaan yang sebelumnya hanya dapat diamati dari luar. Di sinilah terdapat kemungkinan yang menarik. Gagasan kritis tidak berhenti sebagai wacana publik, tetapi masuk ke dalam proses pertimbangan kebijakan. Akan tetapi, kemungkinan tersebut sekaligus mengandung paradoks. Semakin dekat seseorang dengan pusat keputusan, semakin besar peluangnya memengaruhi kebijakan, tetapi semakin besar pula kemungkinan perspektifnya dipengaruhi oleh lingkungan kekuasaan yang ia masuki.

Antonio Gramsci membantu menjelaskan paradoks tersebut melalui gagasannya mengenai intelektual organik. Bagi Gramsci, intelektual tidak selalu berada di luar struktur sosial dan politik. Intelektual dapat tumbuh bersama kelompok sosial tertentu dan berperan dalam membentuk cara kelompok tersebut memahami kepentingannya. Karena itu, ketika seorang intelektual memasuki institusi kekuasaan, persoalannya bukan sekadar apakah ia masih berbicara kritis, tetapi kepada struktur sosial dan politik mana pengetahuannya mulai bekerja.

Dalam konteks Rocky, kedekatan dengan kekuasaan dapat memberikan ruang baru bagi gagasan-gagasannya. Namun ruang itu juga membawa konsekuensi. Pengetahuan yang sebelumnya digunakan untuk membongkar asumsi kekuasaan kini berada di dalam institusi yang memiliki kebutuhan untuk mempertahankan koherensi, stabilitas, dan legitimasi kebijakan. Di sinilah kemungkinan kooptasi perlu dipahami secara lebih serius. Kooptasi tidak selalu hadir dalam bentuk tekanan atau transaksi kepentingan. Ia dapat berlangsung melalui proses yang jauh lebih halus: akses, kedekatan, kebiasaan institusional, loyalitas, dan perubahan cara seseorang memandang masalah.

Seorang intelektual tidak harus berhenti kritis untuk mengalami kooptasi. Ia bahkan dapat tetap menggunakan bahasa yang tajam, tetapi secara perlahan mulai menerima kerangka persoalan yang ditentukan oleh institusi. Kritik masih ada, tetapi batas kritiknya berubah. Ia masih mempertanyakan cara pemerintah bekerja, tetapi semakin jarang mempertanyakan asumsi dasar yang menopang keputusan pemerintah. Dalam keadaan seperti itu, masalahnya bukan lagi apakah seseorang berbicara kritis, melainkan apakah kritik tersebut masih memiliki daya korektif terhadap kekuasaan.

Konfusius telah lama menempatkan persoalan ini dalam hubungan antara penguasa dan penasihat. Seorang penasihat yang baik bukanlah orang yang selalu mengatakan apa yang ingin didengar penguasa. Kedekatan dengan kekuasaan justru menuntut keberanian untuk menyampaikan keberatan ketika keputusan penguasa dianggap menyimpang dari prinsip yang benar. Dengan demikian, loyalitas kepada penguasa tidak identik dengan kepatuhan terhadap setiap keputusan penguasa. Loyalitas yang lebih substantif justru dapat diwujudkan melalui keberanian memberikan koreksi.

Machiavelli membawa kita kepada dimensi yang berbeda. Politik tidak bekerja hanya berdasarkan gagasan normatif, tetapi juga melalui kepentingan, strategi, kompromi, dan kalkulasi. Seorang penasihat dapat memiliki argumentasi yang sangat kuat, tetapi tidak otomatis memiliki kemampuan untuk membuat argumentasi itu menjadi keputusan. Karena itu, tantangan seorang penasihat bukan hanya menghasilkan gagasan, melainkan memahami bagaimana gagasan tersebut bergerak di antara kepentingan yang saling berkompetisi.

Di titik ini, intelektualitas diuji bukan di ruang seminar, melainkan di ruang keputusan. Kritik yang mudah disampaikan di luar pemerintahan belum tentu mudah dipertahankan ketika berhadapan dengan kepentingan politik yang konkret. Sebuah gagasan dapat dianggap benar secara argumentatif, tetapi tetap ditolak karena pertimbangan lain. Justru pada situasi seperti itu terlihat apakah seorang intelektual mampu mempertahankan argumentasinya tanpa mengabaikan kenyataan politik yang kompleks.

Ibnu Khaldun memberikan dimensi sosial yang tidak kalah penting. Dalam pemikirannya mengenai kekuasaan, solidaritas sosial, legitimasi, dan perubahan masyarakat memiliki posisi penting. Kekuasaan tidak pernah hidup dalam ruang yang sepenuhnya tertutup. Ia selalu berhubungan dengan masyarakat yang berubah. Pemerintahan yang gagal membaca perubahan sosial berisiko membangun kebijakan berdasarkan gambaran masyarakat yang sudah tidak sesuai dengan kenyataan.

Dalam kerangka tersebut, seorang penasihat dapat berfungsi sebagai penghubung antara pusat kekuasaan dan realitas sosial. Ia bukan sekadar penyampai keinginan pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga membawa realitas masyarakat ke dalam ruang kekuasaan. Fungsi ini membutuhkan independensi karena nasihat yang hanya mengikuti persepsi internal kekuasaan akan kehilangan kemampuan untuk mengoreksi kekuasaan itu sendiri.

Karena itu, masuknya Rocky Gerung ke Wantimpres tidak cukup dibaca sebagai perpindahan dari pengkritik menjadi bagian dari pemerintahan. Pembacaan semacam itu terlalu sederhana. Yang lebih penting adalah mengamati bagaimana tradisi berpikir kritis yang selama ini ia bangun bekerja setelah ia memperoleh akses langsung ke pusat kekuasaan.

Ada perbedaan besar antara kritik sebagai aktivitas intelektual dan kritik sebagai fungsi institusional. Ketika berada di luar pemerintahan, seseorang dapat mengkritik kebijakan secara terbuka tanpa harus mempertimbangkan mekanisme internal pengambilan keputusan. Ketika menjadi penasihat, kritik memiliki tujuan yang berbeda. Ia harus masuk ke dalam proses pertimbangan, berhadapan dengan data, konsekuensi kebijakan, kepentingan institusi, dan keterbatasan politik. Kritik tidak lagi cukup untuk menunjukkan bahwa suatu kebijakan bermasalah. Ia juga dituntut menjelaskan mengapa masalah tersebut penting dan bagaimana alternatifnya dapat dipertanggungjawabkan.

Di sinilah posisi Wantimpres menjadi menarik. Rocky mengatakan bahwa lembaga tersebut memiliki kedudukan etis, bukan teknis, dan bertugas melihat ekses kebijakan serta memberikan pertimbangan agar arah kebijakan sesuai dengan visi Presiden. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fungsi penasihat memang berbeda dari fungsi oposisi. Seorang penasihat tidak berada di luar pemerintahan untuk menolak kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Ia berada di dalam struktur untuk memberikan pertimbangan terhadap arah kebijakan.

Namun kedekatan tersebut justru membuat standar independensinya harus lebih tinggi. Jika sebelumnya Rocky dapat mengatakan bahwa kekuasaan perlu dikritik dari luar, kini ia harus menunjukkan bagaimana kritik dapat bekerja dari dalam tanpa berubah menjadi pembenaran. Tantangannya bukan mempertahankan citra sebagai pengkritik, melainkan mempertahankan metode berpikir kritis ketika objek kritiknya telah menjadi institusi tempat ia bekerja.

Karena itu, ukuran independensi Rocky tidak semestinya dicari dari seberapa sering ia berbeda pendapat dengan pemerintah. Perbedaan pendapat saja belum tentu menunjukkan independensi. Demikian pula kesamaan pendapat dengan pemerintah tidak otomatis berarti kehilangan independensi. Yang lebih penting adalah proses argumentasinya, apakah pertimbangannya dibangun dari analisis yang dapat dipertanggungjawabkan, apakah ia mampu menunjukkan konsekuensi yang tidak nyaman, apakah ia dapat menyampaikan keberatan ketika diperlukan, dan apakah ia tetap mempertahankan standar penilaiannya ketika berhadapan dengan kepentingan politik.

Publik juga tidak perlu tergesa-gesa menyimpulkan bahwa Rocky akan tetap menjadi pengkritik atau berubah menjadi bagian dari mesin legitimasi kekuasaan. Kesimpulan semacam itu membutuhkan bukti, bukan prasangka. Posisi barunya justru perlu diamati melalui waktu. Bagaimana ia memberikan pertimbangan? Bagaimana ia merespons kebijakan yang kontroversial? Bagaimana ia bersikap ketika pendapatnya berbeda dengan keputusan pemerintah? Dan yang paling penting, apakah gagasan yang selama ini ia gunakan untuk mengkritik kekuasaan tetap memiliki keberanian yang sama ketika kekuasaan tersebut kini berada sangat dekat dengannya?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena kekuasaan tidak selalu bekerja melalui larangan. Kekuasaan dapat bekerja melalui kedekatan, akses, pengakuan, dan rasa memiliki terhadap institusi. Seseorang tidak selalu kehilangan kebebasan karena diperintah untuk diam. Kadang-kadang kebebasan menyempit karena seseorang mulai terbiasa dengan bahasa, logika, dan kepentingan institusi yang sebelumnya ia amati dari luar.

Di sinilah paradoks seorang intelektual di dalam kekuasaan menjadi jelas. Kedekatan dapat membuat kritik lebih efektif karena ia memiliki akses langsung kepada pengambil keputusan. Tetapi kedekatan yang sama dapat membuat kritik kehilangan jaraknya. Seorang intelektual memperoleh kesempatan untuk memengaruhi kekuasaan sekaligus menghadapi risiko bahwa kekuasaan memengaruhi cara ia berpikir.

Karena itu, pelantikan Rocky Gerung sebagai anggota Wantimpres bukan hanya peristiwa politik mengenai masuknya seorang tokoh publik ke dalam lingkar pemerintahan. Ia juga merupakan eksperimen intelektual yang menarik mengenai hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Seorang pengkritik kini memiliki kesempatan untuk menguji apakah gagasan dapat bekerja dari dalam institusi yang selama ini menjadi objek kritiknya.

Jika kritik adalah alat untuk menguji kekuasaan, maka seorang intelektual yang berada di dekat kekuasaan harus mempertahankan kemampuan untuk menggunakan alat tersebut bahkan ketika hasilnya tidak menyenangkan bagi kekuasaan. Di situlah keberanian intelektual memperoleh makna yang lebih substantif. Bukan sekadar keberanian berbicara keras ketika berada di luar, tetapi keberanian mempertahankan argumentasi ketika berbicara dari dalam.

Maka, pertanyaan terpenting mengenai Rocky Gerung bukan apakah ia masih kritis setelah masuk Istana. Pertanyaan yang lebih serius adalah apakah ia masih mampu menjaga jarak intelektual ketika secara institusional berada sangat dekat dengan kekuasaan.

Sebab kebebasan berpikir tidak ditentukan oleh seberapa jauh seseorang berdiri dari Istana. Kebebasan berpikir diuji ketika seseorang sudah berada di dalamnya.

Dan mungkin di situlah makna sebenarnya dari perubahan posisi Rocky, bukan sekadar berpindah dari luar ke dalam melainkan berpindah dari ruang ketika kritik relatif bebas diucapkan menuju ruang ketika kritik harus berhadapan langsung dengan kekuasaan. Dari ruang itulah teori bertemu praktik, gagasan berhadapan dengan kepentingan, dan independensi tidak lagi cukup diklaim, tetapi harus dibuktikan. (*)