Suaibad Karto Ambar, Perempuan Marhaenis Ternate

Dari Pergolakan Kemerdekaan hingga Politik Orde Baru

Oleh: Asghar Saleh

_______

“Sejak kapan ibu jadi anggota PNI?” tanya Ibu Mega.
“Ibu pulang tanya ke bapak sejak kapan PNI ada -sejak itu saya bergabung,” jawab Ibu Eba.

PERCAKAPAN dua perempuan ini saya dapat ceritanya dari tuturan Rita Ambar, cucu dari Suaibad Karto -orang ramai mengenalnya dengan Sueba Ambar- perempuan kelahiran Ternate tahun 1905 yang jejaknya begitu panjang dalam pergerakan Kemerdekaan Indonesia. Ia seorang “Marhaenis” yang tak pernah berganti sikap. Suaibad ada sejak Republik belum lahir dan berjuang hingga Orde Baru memerintah dengan banyak paksaan kekuasaan untuk beralih secara politis. Namun dirinya tetap ”merah”.

Suaibad adalah putri bungsu pasangan Abdullah Karto dan Maryam Samsu. Kakaknya bernama Hawa Karto. Klan Karto berasal dari Jogjakarta. Tak ada cerita muasal migrasi mereka ke Ternate. Saya menduga mereka adalah bagian dari pembuangan politik karena melawan kebijakan pemerintah Inggris atau Belanda yang bergantian menguasai Jawa pada abad ke 19. Saat pertama kali datang, keluarga ini bermukim di kampung Palembang sebelum pindah ke bilangan Santiong.

Nama Suaibad disebut dalam buku “Kepulauan Rempah-rempah, Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950” punya Adnan Amal. Om Nan sendiri melakukan wawancara saat bertamu ke rumah di Santiong. Menurutnya, di awal tahun 1929, ada tiga propagandis PNI yang datang ke Ternate. Warga menyambut dengan antusias partai baru ini terutama di kalangan anak muda. Suaibad adalah perempuan pertama yang bergabung. Ia sangat kagum dengan sosok dan gagasan perjuangan Soekarno.

Pemerintah kolonial Belanda di Ternate langsung bersiaga terhadap pergerakan PNI. Apalagi tujuan utama partai ini adalah “Indonesia Merdeka”. Meski tak lama berada di Ternate karena situasi yang tak kondusif -sebelumnya Belanda telah membubarkan paksa organisasi Budi Mulia- tiga propagandis PNI itu berhasil mentransformasi pikiran Soekarno ke banyak aktivis pemuda seperti Sabtu Mataoga, Hasan Esa dan Ahmad Bian.

PNI bermula di Bandung saat Soekarno yang masih kuliah menggagas klub belajar “Algemeene Studie Club”. Diskusinya bersama Ali Sostroamidjojo, Soenarjo dan Sartono pada 4 Juli 1927 menyetujui pembentukan “Perserikatan Nasional Indonesia”. Dr. Cipto Mangunkusumo dan beberapa tokoh ikut bergabung. Asas perserikatan ini terbilang radikal karena mereka tidak bersedia bekerja sama dengan Belanda, berniat memperbaiki kondisi politik, ekonomi dan sosial budaya yang telah dirusak Belanda dan memiliki prinsip marhaenis -fokus pada pengentasan kemiskinan dan kesengsaraan rakyat yang tertindas.

Setahun setelah berdiri, perserikatan ini menggelar kongres pertama di Surabaya tanggal 27-30 Mei 1928. Namanya berubah menjadi “Partai Nasionalis Indonesia” dan Soekarno didaulat sebagai Ketua PNI. Tujuan PNI dipertegas sebagai usaha politik untuk Indonesia Merdeka. Partai ini juga akan menggalang kekuatan dan berkolaborasi dengan Sarekat Islam, Budi Utomo dan paguyuban-paguyuban daerah untuk mencapai tujuan bersama melawan kolonialisme.

Belanda merespons dengan sangat keras. Dua-tiga bulan setelah kongres, Belanda mengeluarkan surat peringatan dan ancaman secara langsung. Namun pergerakan PNI makin intens dan menolak diintimidasi. Pada Desember 1929, Belanda menangkap Soekarno bersama beberapa tokoh PNI. Peradilan terhadap mereka berlangsung nyaris setahun. Tuduhannya mengganggu ketertiban umum dan menentang kekuasaan Belanda.

Pada tanggal 30 September 1930, Soekarno berpidato mengajukan pleidoi dengan judul “Indonesia Menggugat”. pidato itu menyebar cepat dan menggugah kesadaran kolektif terkait dampak kolonialisme. “Kini telah menjadi jelas bahwa pergerakan nasional di Indonesia bukanlah bikinan kaum intelektual dan komunis saja, tetapi merupakan reaksi umum yang wajar dari rakyat jajahan yang dalam batinnya telah merdeka. Revolusi Indonesia bukanlah revolusi kecil kaum intelektual tetapi revolusi terbesar dari rakyat dunia yang terbelakang dan diperbodoh”. Sebulan kemudian Soekarno dinyatakan bersalah dan ditahan di penjara Sukamiskin Bandung. PNI dibubarkan.

Di Ternate, para aktivis PNI tetap bergerak. Mereka beralih fokus pada isu pendidikan. Banyak sekolah rakyat didirikan. Organisasi kepanduan juga lahir dan mendapat sambutan warga. Selain itu, muncul organisasi lokal seperti Annaser pimpinan Ahmad Syechan Bahmid, Persatuan Tionghoa Islam yang diketuai Haji Abdul Kadir Haotseng, Persatuan Pemuda Islam di bawah komando Arsyad Hanafi dan Persatuan Pedagang Arab Indonesia yang dipimpin Husein Al Ammarie dan Umar Assagaf.

Bulan April 1942, Jepang menyerang Ternate dengan pengepungan laut oleh belasan kapal perang dan pengeboman lewat udara. Komanda militer Belanda Kapten Zondag menyebut puluhan pesawat pengebom menghancurkan hampir semua fasilitas militer dan ruang publik. Ternate lumpuh. Ratusan orang tewas. Belanda menyerah dan Jepang membentuk “Miniseibu” -semacam pemerintahan sementara di Ternate. Jepang lalu membangun banyak fasilitas militer di Maluku Utara. Menempatkan puluhan ribu tentara dengan Kao sebagai pangkalan utama. Namun pengeboman Hiroshima dan Nagasaki mengubah arah perang dunia.

Hanya tiga tahun di Indonesia termasuk menguasai Ternate, Kaisar Hirohito mengumumkan Jepang menyerah tanpa syarat pada 15 Agustus 1945. Perang Dunia II berakhir. Dua hari kemudian Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan Kemerdekaan. Indonesia merdeka. Namun situasi di Ternate justru mencekam. Informasi proklamasi simpang siur. Sekutu yang menang perang diwakili tentara Australia mulai memasuki wilayah Maluku Utara. Target utamanya melucuti tentara Jepang.

Tanggal 22 September 1945, beberapa tentara Australia tiba di Ternate sebagai “pembuka jalan”. Mereka diterima oleh Chasan Boesoirie dan para tokoh pergerakan dalam sebuah upacara militer di lapangan sepak bola yang bersebelahan dengan benteng Oranje. Saat semua siap tetiba muncul dua pemuda dari selatan berpakaian merah dan putih. Dari utara juga berjalan dua pemuda menuju tiang bendera tempat upacara. Tanpa banyak aksi, mereka menaikkan bendera Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya.

Hamid Kotambunan dalam bukunya “Perjuangan Rakyat Maluku Utara Membebaskan Diri dari Kolonialisme” menceritakan secara detail peristiwa ini. Komandan pasukan Australia marah dan meminta bendera Merah Putih diturunkan. Terjadi kekacauan massal. Suaibad ada di momen ini bersama puluhan pemuda Santiong dan Belakang Benteng. Tentara Australia menarik diri ke benteng Oranje. Sebelum balik ke Morotai, mereka menaikkan bendera merah putih biru di benteng dan kantor residen. Penanda Belanda masih mencengkeram Ternate.

Insiden ini menimbulkan kemarahan warga. Namun Boesoirie menenangkan dan meminta warga bubar agar tak jatuh korban jiwa. Selepas itu, pergerakan untuk memastikan kemerdekaan Indonesia makin masif dilakukan. Apalagi diketahui Belanda ikut membonceng di belakang tentara Sekutu. Mereka berhasrat kembali mengusai Ternate dan Maluku Utara melalui pemerintahan NICA.

Sultan Iskandar Muhammad Djabir Syah dan keluarga yang sempat “mengungsi” ke Australia semasa pendudukan Jepang dibawa pulang pada Oktober 1945. Sultan Djabir ditunjuk sebagai Residen Belanda. Boesoirie yang sebelumnya diangkat sebagai kepala daerah sementara kemudian menyerahkan kuasa sebagai “kepala daerah” kepada Sultan yang membawahi dua “Afdeling” -Maluku Utara dan Tidore.

Situasi politik tanpa arah -Indonesia yang merdeka dan Belanda yang hendak kembali berkuasa- menyebabkan para aktivis melakukan rapat-rapat konsolidasi. Suaibad selalu terlibat di semua pergerakan itu. Ia berkeliling membakar semangat rakyat. Sultan Djabir kemudian mengundang Arnold Mononuttu dan Boesoirie untuk membicarakan masa depan Maluku Utara. Disepakati membentuk “Persatuan Indonesia” sebagai organ politik untuk mendukung pemerintahan baru. Prins Nasir Syah -saudara Sultan Djabir ditunjuk sebagai ketua PI. Kerja sama dengan Belanda masih diakomodasi sebagai kebijakan PI. Mereka mendorong kemerdekaan Indonesia tetapi tetap jadi bagian dari Kerajaan Belanda sebagaimana Suriname dan Curaçao.

Para tokoh pergerakan yang pro Republik meradang. Di bawah tekanan para pemuda nasionalis, PI kemudian pecah. Prins Nasir Syah dan beberapa tokoh membentuk PASMO – Partai Sedjarah Maloekoe Oetara yang lebih berhaluan “rijksverband”. Sedangkan PI yang berhaluan nasionalis dipimpin oleh Chasan Boesoirie dan Arnold Mononuttu sebagai sekretaris.

Adnan Amal dan Hamid Kotambunan menyebut gerbong PI ini melibatkan banyak sekali tokoh lokal dengan latar berbeda. Zen Assagaf, Supit Rumopa, Arsyad Hanafi, Abubakar Bachmid, AL Rompies, Sagaf Alhadar, Hamzah Limatahu, Ahmad Bian, Muhammad Abdul Rahman, Umar Assagaf, Muhammad Alhadar dan banyak tokoh bergabung. M Ali Kamaruddin (Om Sau yang pernah saya tulis jejak perjuangannya) ditunjuk sebagai Ketua Kehormatan.

PI berkembang pesat dan memiliki cabang di semua daerah. Cabang Ternate dipimpin Hamzah Limatahu dan Abdullah Badie. Di Tidore yang anggotanya mencapai 1.500 orang dipimpin oleh Yap Tek Hang -seorang Cina muslim. PI juga membentuk “badan penggalang” semacam onderbouw kepemudaan yang diketuai MS Djabir, Taher Zougira, Sagaf Assagaf, Kader Ahmad, Abdjan Soleman, Yunus Umar, Munaser Aziz, Muhammad Ismail, Ibrahim Rauf, Nyong Raden Umar dan Rauf Djauhar.

Kaum perempuan juga tak kalah langkah. Mereka melakukan kongres “Persatuan Kaum Ibu Muslimin Indonesia” di Ternate. Boki Nasir Syah jadi Ketua. Ning Assagaf, Sitti Hawa dan Suaibad ikut bergabung. PERKAIMINDO semula lebih bersifat sosial. Belakangan mereka berubah jadi Partai Kaum Ibu. Aktif bergerak mendukung PI. Salah satu aktivitas mereka adalah menggelar sandiwara dari kampung ke kampung. Isinya ajakan untuk melawan kolonial. Merasa tersudut, Belanda membubarkan dan melarang semua aktivitas partai ini.

Periode 1920-1950 boleh dibilang sebagai panggung pergerakan terbesar di Indonesia Timur. Banyak partai politik berdiri. Banyak surat kabar terbit, banyak sekolah didirikan untuk mendidik rakyat agar pintar dan berani melawan kolonialisme. Meski sempat dihantam “Perang Tabu” yang serba kacau di mana pasukan “hulptroepen” meneror, menculik dan membunuh banyak tokoh pergerakan dan dilawan para pemuda nasionalis -situasi Ternate setelah tahun 1951 terus membaik. Setelah Belanda meninggalkan Maluku Utara, perjuangan beralih pada urgensi pembangunan baik politik maupun sosial ekonomi.

Banyak tokoh pergerakan memilih bergabung dengan partai politik. Sebagian ke Masyumi, ada juga ke Parkindo. Tapi melihat banyak catatan sejarah tinggalan Belanda maupun yang dituliskan Hamid Kotambunan, mayoritas dari mereka nyatanya bergabung dengan PNI. Ternate mengalami apa yang saya sebut “political honeymoon”. Meski berbeda ideologi tetapi semua kekuatan politik yang dimotori para tokoh yang telah berjuang bersama seperti “bersepakat” untuk berbagi kuasa. Tak ada perebutan yang memicu “perang saudara”. Perbedaan politik dikalahkan kepentingan bersama untuk kesejahteraan rakyat.

Wakil Presiden Mohammad Hatta saat berpidato di lapangan Karebosi Makassar secara khusus menyebut dinamika politik dan demokrasi di Ternate sebagai sebuah model yang ideal. Masyumi dan PNI dapat bekerja sama dengan baik. Kondisi politik sangat stabil. Menurut Hatta, ada kemajuan di bidang pembangunan “spiritual” sebagaimana dikutip dari koran “De Nieuwsgier” terbitan 27 Oktober 1954.

Dalam Pemilu pertama 1955, PNI menang secara nasional tetapi di Maluku Utara, Masyumi-lah yang memimpin perolehan suara. M Ali Kamarudin terpilih sebagai anggota Konstituante mewakili Maluku Utara. PNI hanya menang di Sula karena pengaruh besar Ismail Digul -tokoh pergerakan lokal yang sempat dibuang Belanda ke Digul Papua.

Catatan Belanda sebagaimana laporan “Indische Courant voor Nerderland” tertanggal 11 April 1956 menyebut para elit lokal sejatinya telah mengusulkan nama Sultan Zainal Abidin Syah sebagai Gubernur Irian Barat. Sultan yang saat itu menjadi kepala daerah Maluku Utara diusulkan oleh Masyumi dan PNI kepada Wakil Perdana Menteri Mohammad Roem yang datang berkunjung ke Ternate dan Tidore. Pemerintah telah menyiapkan skema bergabungnya Irian Barat sebagai bagian dari sebuah provinsi otonom.

Menteri Dalam Negeri Sunarjo yang ikut dalam kunjungan tersebut mengatakan Gubernur akan punya tiga tugas penting, yakni: berjuang mengembalikan otoritas de facto Indonesia atas Irian Barat, menjalankan pemerintahan otonom, dan membangun wilayah perbatasan. Di akhir tahun yang sama, Pemuda Banau -sebuah organisasi bentukan eks pejuang Maluku Utara- mendesak pemerintah Jakarta agar mencalonkan MS Djahir, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Jawatan Perindustrian sebagai kepala daerah menggantikan Sultan Zainal Abidin Syah.

Usulan ini telah disetujui oleh Masyumi yang menang dalam Pemilu setahun sebelumnya. MS Djahir adalah tokoh PNI. Dinamika ini menunjukkan dua fakta yang terlewatkan dalam sejarah Indonesia. Pertama: kompromi politik dalam pembagian kekuasaan secara demokratis dengan musyawarah mufakat telah terjadi di Maluku Utara. Kedua: adanya fakta bahwa Irian Barat sejatinya telah “menjadi” bagian dari Republik Indonesia atas gagasan dan persetujuan para tokoh pergerakan di Maluku Utara.

Persetujuan ini juga didukung oleh rakyat Tidore ketika ditanyakan langsung oleh Wakil Perdana Menteri Mohammad Roem saat berkunjung ke daerah itu. NKRI yang membentang dari Sabang hingga Merauke sudah ada jauh sebelum Soekarno mendeklarasikan komando “Trikora” untuk merebut Irian Barat pada tanggal 19 Desember 1961. Saat Sultan Zainal Abidin Syah bertugas sebagai Gubernur, salah satu kader PNI yang direkomendasi oleh Arnold Mononuttu untuk bergabung dalam pemerintahan adalah Sagaf Alhadar. Ia dipercaya sebagai kepala Jawatan Perdagangan.

Di Ternate, MS Djahir juga membentuk pemerintahan Maluku Utara yang banyak diisi oleh kader PNI. Beberapa tokoh ikut bergabung seperti Idrus Hasan, Jumati Hamid, Ibrahim Abas dan Nurlaila Harsoyo. Struktur kepartaian diperbaiki. Nelson De Briving (orang tua dari Jack de Briving) jadi Ketua. Hamid Kotambunan ditunjuk sebagai Sekretaris. Hamid adalah kader muda yang dididik langsung oleh pentolan PNI, Ali Sostroamidjojo dan Osa Maliki, di Jakarta.

Struktur PNi semakin kuat setelah Nurdin Iskandar Alam, Muhamad Ismail, Ibrahim Fahrudin dan Usman Muhammad yang mendiami kawasan Kadato Tidore ikut bergabung. Boleh dibilang masa itu, basis PNI berpusat di Kadato Tidore, Tanah Raja, Santiong dan Gambesi karena ada pentolan PNI, Ade Kamis (ayahanda Margarito Kamis), yang ikut bergabung.

Tak hanya berpolitik, PNI ternyata berada di belakang layar terkait pembangunan kompleks sekolah Al Khairaat di Kalumpang dan gedung SMA Islam di Ternate. Hamid Kotambunan bercerita jika tanah itu “diberikan” oleh tokoh PNI Jasin Bopeng untuk pengembangan pendidikan Islam. Demikian juga lokasi SMA Islam di bilangan Stadion yang “diberikan” oleh PNI atas perintah MS Djahir. PNI kemudian membangun SMA Pancasila di Takoma.

Konsolidasi PNI makin agresif. Kaum buruh diajak bergabung. Terbentuklah Persatuan Buruh Marhaen. Salim Ambar jadi salah satu aktivisnya. Kesamaan ideologi “Marhaenis” lah yang mempertemukan cinta Salim dan Suaibad. Keduanya menikah di Ternate. Pasangan ini dikaruniai lima orang anak (Mohammad Anwar Ambar, Olha Ambar, Ahmad Ambar, Saleh Ambar dan Abdu Rais Ambar). Cucu keduanya yang kita kenal saat ini adalah Dokter Edwin dan Dokter Faisal Ambar.

Saat pemerintah Orde Baru menggelar Pemilu pada 5 Juli 1971 yang dikuti 10 partai politik dan Golongan Karya, Suaibad ikut bertarung di bawah panji PNI. Ia terpilih sebagai anggota DPRD Maluku Utara. Rita bercerita jika neneknya adalah sosok yang konsisten berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Identitas PNI-nya sangat kental. Nyaris saban hari Suaibad selalu berseragam merah. Kepentingan rakyat jadi prioritas. Ia selalu turun memantau proyek-proyek pembangunan yang berada di bawah tanggung jawab komisinya.

Sebagai anggota DPRD, hidupnya jauh dari kemewahan. Masa itu, tak ada gaji. Setiap anggota ”dibayar” dengan jatah beras 25 kg per bulan. Saat akan bersidang, Suaibad biasanya dijemput dengan mobil dewan. Tak ada kendaraan pribadi. Ia perempuan yang punya integritas. Disiplinnya tak menyisakan ruang untuk kompromi terutama dalam mendidik anak-anaknya agar jujur dan bermoral. Suaibad selalu mengembalikan pemberian uang yang bukan haknya.

Tahun 1973, Orde Baru menyederhanakan partai peserta pemilu menjadi tiga partai. Golkar, PPP dan PDI. PNI berfusi menjadi PDI. Suaibad tetap bergabung, Ia terpilih lagi jadi anggota DPRD pada Pemilu 1977. Lima tahun kemudian saat Pemilu akan digelar, keluarga memintanya untuk beristirahat. Usianya mulai sepuh. Pengganti dirinya di daftar calon adalah ibu Mery -istri dari Jumati Hamid yang kemudian terpilih.

Suaibad memilih membesarkan keluarganya. Sesekali ia masih dimintai pendapat terkait perkembangan Maluku Utara. Pada tanggal 7 Juni 1989, perempuan pejuang ini yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk rakyat Maluku Utara dipanggil ”pulang” dalam usia 93 tahun. Orang ramai mulai lupa tetapi sejarah tak bisa begitu saja menghapus namanya. Kaum marhaenis menjadikan ia sebagai “Srikandi” yang tak pernah tunduk pada tekanan kekuasaan. Ia adalah merah yang pemberani. (*)