Tandaseru – Aksi unjuk rasa yang digelar Front Petani Kelapa Halmahera Utara di Jalan Trans Galela–Tobelo, Desa Pune, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, berlangsung memanas, Senin (3/8/2026). Situasi sempat tegang akibat aksi saling adang antara massa aksi dan aparat kepolisian yang berupaya membuka blokade jalan.
Aksi pemalangan jalan menggunakan barikade ini dilakukan ratusan petani untuk mengadang truk-truk pengangkut kelapa milik PT Natural Indococonut Organik (NICO). Akibatnya, arus lalu lintas dan aktivitas transportasi di jalur utama penghubung tersebut lumpuh total.
Koordinator Lapangan Front Petani Kelapa Halmahera Utara, Ramji, menegaskan aksi ini merupakan bentuk protes keras atas anjloknya harga kelapa yang kini menyentuh kisaran Rp1.700 per butir, turun drastis dari sebelumnya yang sempat mencapai Rp2.500 hingga Rp2.800 per butir. Penurunan harga ini tercatat sudah terjadi sebanyak lima kali sejak tahun 2025, menyusul diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Hilirisasi Kelapa.
“Kami meminta maaf kepada masyarakat yang aktivitasnya terganggu. Tetapi kami ingin pemerintah dan DPRD datang menemui kami di sini. Kami akan terus memalang jalan sampai tuntutan kami diakomodir,” tegas Ramji di lokasi aksi.
Dalam tuntutannya, massa mendesak Pemerintah Kabupaten dan DPRD Halmahera Utara segera menetapkan harga patokan buah kelapa sebesar Rp3.000 per butir. Selain isu harga, petani juga menuntut perbaikan jalan-jalan tani di wilayah Galela yang rusak akibat lalu lalang kendaraan berat perusahaan, serta mendesak pemutusan rantai bisnis spekulatif yang merugikan petani.
Massa turut menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah oknum anggota DPRD Halmahera Utara dalam bisnis perdagangan kelapa, yang dinilai memicu konflik kepentingan dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Hingga berita ini diturunkan, pemalangan jalan masih berlangsung. Aparat gabungan TNI dan Polri tetap bersiap dan berjaga ketat di lokasi untuk mengamankan situasi, sementara massa bergeming dan berikrar akan bertahan sampai perwakilan Pemkab serta DPRD Halmahera Utara menemui mereka secara langsung.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.