Dituding Serobot Lahan, Warga Morotai Dipolisikan Lanud Leo Wattimena

Tandaseru – Pangkalan TNI AU (Lanud) Leo Wattimena Pulau Morotai, Maluku Utara, resmi mengadukan seorang warga ke Polres Pulau Morotai atas dugaan penyerobotan lahan di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan.

Laporan pengaduan tersebut layangkan langsung oleh Komandan Lanud Leo Wattimena pada 26 Mei 2026 lalu, dan saat ini telah memasuki tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian.

Kasat Reskrim Polres Morotai IPTU Yakub Panjaitan saat dikonfirmasi membenarkan adanya aduan dari pihak TNI AU tersebut.

“Iya, ada aduan masuk dari Danlanud (Komandan Lanud Leo Wattimena Pulau Morotai),” ungkap Yakub, Jumat (5/6/2026).

Polisi Panggil Saksi Terlapor

Berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/159/VI/2026/Reskrim tertanggal 3 Juni 2026, Penyidik Sat Reskrim Polres Morotai langsung bergerak melakukan tindak lanjut.

Pihak kepolisian telah melayangkan surat panggilan kepada warga terlapor atas nama Idam Arbie untuk memberikan keterangan di ruang Sat Reskrim pada Kamis (4/6/2026) kemarin. Dalam panggilan tersebut, terlapor diminta membawa alas hak atau dasar hukum kepemilikan tanah yang disengketakan.

Idam, warga yang dilaporkan sekaligus pemilik warung di atas lahan tersebut, mengaku terkejut atas laporan dari pihak TNI AU. Ia menegaskan bahwa tanah berukuran 15 x 35 meter itu dibelinya secara sah dari pemilik sebelumnya bernama Asur.

“Pembelian disertai dokumen pajak dan surat-surat resmi, termasuk surat keterangan dari Pemerintah Desa Darame. Saat ini lahan tersebut telah dibangun tempat usaha. Jadi saya cuma ingin ikut aturan saja. Saya beli berdasarkan surat, termasuk surat dari Desa Darame, tapi saya malah dipolisikan pihak AURI,” keluh Idam.

Kasus ini kembali menyalakan konflik agraria menahun di Pulau Morotai. Untuk diketahui, status lahan di Desa Darame dan sekitarnya sejauh ini masih dalam pusaran sengketa yang belum tuntas antara Pemerintah Daerah dan pihak Lanud Leo Wattimena.

Total lahan yang disengketakan mencapai luas sekitar 1.125 hektare. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 668 hektare di antaranya diklaim telah bersertifikat atas nama TNI AU.