Tinjau KNMP di Sula, Senator Graal Tegaskan Nelayan Malut Harus Sejahtera

Tandaseru — Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Utara, R. Graal Taliawo, melakukan kunjungan pengawasan ke Desa Bajo, Kabupaten Kepulauan Sula, pada medio April–Mei 2026. Kunjungan anggota Komite II DPD RI tersebut dilakukan untuk meninjau langsung progres pembangunan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahap 2 Tahun 2025 yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kabupaten Kepulauan Sula menjadi wilayah ke-9 yang disambangi Senator Graal dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke masyarakat sejak resmi menjabat sebagai senator pada Oktober 2024 lalu.

Dalam peninjauannya di Desa Bajo, Dr. Graal yang merupakan lulusan Doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ini berdiskusi langsung dengan pemerintah desa serta perwakilan kontraktor guna memastikan pengerjaan proyek berjalan tepat waktu.

Ia mencatat, tantangan geografis berupa pasang surut air laut di wilayah kepulauan menjadi kendala utama pihak pelaksana karena pengerjaan struktur krusial, khususnya bagian fondasi, hanya dapat dimaksimalkan saat air laut sedang surut. Komitmen untuk mengecek berkala proyek strategis ini terus ia lakukan demi mengawal akuntabilitas kebijakan pemerintah pusat di daerah yang minim pengawasan, mengingat pada akhir tahun lalu dirinya juga telah meninjau program KNMP serupa yang berlokasi di Desa Sangowo Timur, Pulau Morotai.

“Bulan ini giliran ke Kabupaten Kepulauan Sula. Kitong bakudapa deng basudara samua lalu dengarkan dong pe keluhan atau koreksi atas kebijakan Pemerintah Pusat di Sula. Biasanya, daerah yang tidak terjangkau mata kerap minim pengawasan,” ujar Senator Graal saat menjelaskan esensi kehadirannya di tengah masyarakat kepulauan tersebut.

Selain memantau KNMP di Desa Bajo yang berfokus pada sektor perikanan tangkap, agenda pengawasan Senator Graal di Kepulauan Sula mencakup beberapa kebijakan strategis nasional lainnya yang berada di bawah ruang lingkup Komite II DPD RI, seperti infrastruktur perikanan, pertanian, pertambangan, dan perumahan.

Beberapa di antaranya meliputi pemantauan pengerjaan ruas jalan nasional yang hampir mengelilingi setengah Pulau Sulabesi, evaluasi terhadap 10 Izin Usaha Pertambangan (IUP) pasir besi di Pulau Mangoli, hingga pelaksanaan program Rumah Layak Huni bagi masyarakat setempat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi legislatif untuk mengawasi langsung kinerja eksekutif dari tingkat kementerian hingga presiden.

Menurut Graal, program KNMP yang diinisiasi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merupakan lompatan kebijakan yang komprehensif untuk mendukung ekosistem perikanan dari hulu ke hilir secara utuh, berbeda dengan kebijakan terdahulu yang cenderung bersifat parsial seperti sekadar mendistribusikan sarana pelari berupa bodi fiber atau alat tangkap yang realisasinya seringkali salah sasaran.

Kebijakan terintegrasi ini dirancang mencakup perbaikan dermaga, pemenuhan armada kapal, pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), bengkel nelayan, fasilitas cold storage, balai pelatihan, hingga pusat kuliner. Keberhasilan program ini merujuk pada kesuksesan KNMP di Samber Binyeri, Biak Numfor, Papua, yang terbukti mampu mendongkrak pendapatan nelayan lokal hingga mencapai angka 89 persen.

“Dulu kebijakan KKP untuk nelayan cenderung bersifat parsial. Distribusi sarana dan prasarana melaut seperti body fiber, alat tangkap, dan lainnya. Implementasinya kurang membuahkan hasil dan tidak sedikit yang salah sasaran. Lalu tercetuslah program KNMP ini dari Pak Menteri Trenggono. Sifat dukungannya lebih menyeluruh bagi nelayan mulai dari dermaga, alat tangkap, armada kapal atau perahu, SPBN, bengkel nelayan, cold storage, balai pelatihan bahkan hingga sentra kulinernya,” kata Senator Graal menerangkan perbedaan signifikan dari program KNMP tersebut.

Kehadiran program jaminan kesejahteraan dari pusat ini pun mendapat respons positif dan antusiasme tinggi dari para nelayan lokal di Desa Bajo yang selama ini mengaku belum pernah mendapatkan sentuhan bantuan dari pemerintah.

Salah seorang warga Desa Bajo mengungkapkan rasa syukur mendalam atas masuknya desa mereka ke dalam daftar penerima manfaat program strategis nasional ini dan berharap proyek fisik tersebut dapat segera rampung agar dampak ekonominya bisa langsung dirasakan.

“Selama ini kitong tara pernah dapa bantuan dari Pemerintah. Kali ini kitong pe desa maso jadi Kampung Nelayan Merah Putih, tong sangat bersyukur dan berharap ini bisa bantu kitong pe kehidupan ke depan,” tutur warga Desa Bajo tersebut penuh harap saat sesi dengar pendapat di lokasi.

Menutup rangkaian kunjungannya, pegiat Politik Gagasan ini mendorong seluruh Pemerintah Daerah baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi di Maluku Utara bergerak aktif mengusulkan desa-desa potensial lainnya agar bisa masuk dalam bursa pendaftaran kuota KNMP pada periode berikutnya.

Senator Graal menegaskan kesiapannya senantiasa memberikan pengawalan serta dukungan politik secara langsung kepada Menteri KKP demi memperjuangkan aspirasi dan alokasi pembangunan kawasan pesisir di wilayah Maluku Utara.

“Ke depan, saya selalu terbuka untuk berkolaborasi dengan Pemda melalui dukungan secara politik yang bisa saya lakukan kepada KKP. Kitong mesti gabung jurus untuk mewujudkan kepentingan masyarakat Maluku Utara. Nelayan Maluku Utara harus mandiri, berdaya saing, dan sejahtera,” pungkas Senator Graal.