Potensi tambang seperti nikel di Maluku Utara, kata Hendra, memang perlu didorong agar terkelola dengan baik. Namun, hasil dari sumber daya alam itu pun harusnya bisa dinikmati oleh masyarakat.
Seperti yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo lewat pidatonya, menyebutkan Maluku Utara menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi bahkan tertinggi di dunia pada tahun 2022 dengan persentase di atas 20 persen.
Namun, tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi itu menurut Hendra tidak beriringan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.
“Artinya kalau pertumbuhan ekonominya bagus, berarti rakyat juga harus sejahtera, tingkat kemiskinan pasti di bawah, stuntingnya tidak ada, tapi kan berbalik dengan data yang ada di lapangan,” timpal dia.
Data statistik tentang DBH dari tambang, lanjut dia, tidak dapat menjelaskan bukti bahwa daerah yang menjadi lumbung tambang ini ikut memberikan dampak kesejahteraan yang dinikmati masyarakatnya.
Malah indeks pembangunan manusia, dan kaitannya tentang kemiskinan, stunting, pendidikan, dan kesehatan di daerah-daerah penghasil tambang, kata dia, sangat jauh di bawah daerah yang bukan penghasil tambang.
“Berarti ada tata kelola yang salah, ada yang tidak beres. Kota Ternate bukan daerah tambang tapi indeks pembangunannya sudah mencapai 82 persen, dia mengalahkan semua kabupaten daerah tambang,” ungkap dia.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.