Tandaseru — Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Maluku Utara mendesak Pemerintah Kota Ternate segera mengkaji dampak sosial dan ekonomi untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Permintaan ini menyusul telah terjadinya penyebaran lokal Covid-19 di Ternate.
“Pemberlakuan PSBB harus mempertimbangkan banyak aspek. Termasuk ekonomi, sosial, dan sebagainya. Semua itu dikaji baru selanjutnya diberlakukan PSBB,” ungkap Juru Bicara Gugus Tugas Malut dr. Alwia Assagaf dalam konferensi pers, Senin (4/5), di Sahid Bela Hotel Ternate.
Menurut Alwia, dari sisi penanganan pemberlakukan PSBB sangat tepat. Meski begitu perlu kajian dari sisi kesiapan pemerintah kota Ternate.
Alwia bilang, PSBB diberlakukan dengan dasar analisa dan kajian epidemiologi Kota Ternate yang merupakan daerah risiko tinggi dengan dasar enam kasus transmisi lokal.
Kondisi geografis kepulauan Kota Ternate dan Maluku Utara, kata Alwia, sangat mendukung pemutusan mata rantai transmisi lokal. Saat ini transmisi lokal di Malut sudah sebanyak enam kasus, yakni dari Pasien 01 ke 02, dari Pasien 04 ke 043, dan dari Pasien 08 ke 048.
Alwia menjelaskan, awalnya pasien tertular dari daerah di luar Maluku Utara lewat para pendatang. Berdasarkan kajian epidemiologi, kluster penularan corona di Malut berasal dari kluster Gowa (acara keagamaan), kluster Dorolonda (kapal penumpang), dan kluster Temboro Magetan (pesantren), diambah dengan pelaku perjalanan lainnya.
“Saat ini setelah dikaji ternyata yang sakit ini tidak ada perjalanan dari wilayah merah atau ada perjalanan tapi sudah lama dan sudah lewat masa inkubasi virus,” paparnya.
Terkait kondisi tersebut, Alwia berharap rencana penerbangan yang masuk ke Malut betul hanya untuk kargo dan logistik, bukan penumpang.
“Karena masih banyak persoalan kita dengan transmisi lolal. Bagaimana mungkin lagi kita harus menghadapi pelaku perjalanan yang lain kalau adanya pesawat penumpang yang masuk ke Maluku Utara melalui Ternate,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan