Oleh: Muhammad Akhyar Adnan PhD., MBA., SE., Ak., CA., CRP., CIB

Dosen Program Studi (Prodi) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Yarsi

________

SEMUA pihak tentu menyimak bahwa pada 18 Juli 2024 lalu tiba-tiba saja Presiden Joko Widodo mengangkat tiga wakil menteri baru, yakni Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, Thomas AM Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, dan Yuliot sebagai Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Seperti biasa, berbagai reaksi muncul, terutama dari mereka yang mempertanyakan urgensi pengangkatan tersebut walau umur pemerintahan Jokowi bahkan tidak sampai seumur jagung lagi.

Namun pemerintah tidak bergeming dengan dalih untuk menyiapkan peralihan, dan seperti biasa masyarakat lalu diam, tenang atau cuek seperti tiada suatu apapun yang terjadi. Apalagi begitu banyak isu kontroversial yang mengemuka, sehingga sebuah isu penting akan tenggelam dalam sekejap.

Bila dicermati nama-nama para [Wakil] Menteri baru, dan seperti juga diumumkan terbuka, bahwa mereka adalah Pengurus Gerindra, partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.

Di satu sisi, sebagian masyarakat coba memaklumi dan menganggap wajar, dan seolah-olah sudah lupa sama sekali dengan isu nepotisme yang justru dulu menghancurkan “karier” mertua Prabowo: Pak Harto, sebagai Presiden masa itu.

Di sisi lain, masyarakat membahas tentang (a) nepotisme, karena mereka adalah kader Gerindra, bahkan salah seorang di antaranya adalah keponakan kandung Prabowo; (b) kapasitas mereka dalam perspektif ilmu dan pengalamannya sebelum ini.