Tandaseru — Pernyataan Anggota DPRD Halmahera Barat, Maluku Utara, Hardi I Hayun, yang mengingatkan Bupati James Uang agar profesional memilih komposisi pejabat mendapat tanggapan Sekretaris Partai Demokrat Halbar, Kristofel Sakalati.
Menurut Hardi, pilah-pilih komposisi pejabat adalah hak prerogatif bupati selaku kepada daerah. Namun, ada kepentingan daerah yang harus diperhatikan bupati yakni proses kaderisasi, promosi dan pembinaan para ASN daerah, sehingga tidak terkesan ada “arisan keluarga” dalam komposisi pejabat OPD.
Kristofel menilai pernyataan Ketua DPC Partai Hanura Halbar ini sangat ngawur dan tidak beraturan. Ia bilang, Hardi adalah pejabat publik, bukan “penjahat publik”, sehingga dalam berpendapat harus memastikan kadar dan nutrisi opini biar tidak ada tafsiran liar di masyarakat.
“Apalagi kalau bicara tidak ada data dan karena pesanan, jangan bicaralah. Itu ngawur namanya,” ungkap Kristofel pada tandaseru.com, Selasa (4/7).
Mantan Ketua GMKI Cabang Ternate ini menjelaskan, proses rolling pejabat di lingkup Pemda Halbar adalah bagian dari hak prerogatif bupati dan amanat konstitusional.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.