Tandaseru — Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat ketahanan pangan nasional guna menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat.
Upaya strategis ini mengemuka dalam Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 yang dihelat di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/10).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono. Hadir pula Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Dradjad Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi bersama para kepala daerah se-Sulampua.
Dalam forum ini, GPIPS Sulampua 2026 memperkenalkan inovasi bertajuk “Tallukarsa Pangan Sulampua” yang mengusung tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”.
Inovasi ini dirancang untuk menjawab tantangan karakteristik Sulampua sebagai wilayah kepulauan dengan sentra produksi dan konsumsi yang tersebar, serta mengantisipasi risiko iklim seperti El Nino yang dapat memengaruhi kelancaran pasokan pangan.
“Tallukarsa Pangan Sulampua” direalisasikan melalui tiga pilar utama. Pilar pertama adalah Karsa Daya yang berfokus pada penguatan kapasitas sektor pertanian dan perikanan. Di Maluku Utara, BI menggelar Sekolah Lapang budidaya bawang merah di Halmahera Timur dan Halmahera Selatan yang didukung pembiayaan KUR bersama perbankan. Hingga Oktober 2026, sarana prasarana produksi seperti bibit, pupuk, alsintan, dan alat tangkap telah disalurkan kepada sembilan kelompok tani atau gapoktan serta empat kelompok nelayan. Selain itu, TPID Maluku Utara mengembangkan program urban farming “Rindang Berseri” di Ternate yang menghasilkan pasokan kangkung dan cabai rawit.
Pilar kedua adalah Karsa Sambung yang bertujuan memperpendek rantai pasok hingga ke pasar melalui penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Implementasinya di Maluku Utara diwujudkan lewat KAD komoditas bawang merah antara TPID Kota Ternate dan Kota Probolinggo, serta kerja sama business to business antara off taker di Halmahera Utara dengan champion cabai rawit di Kabupaten Malang yang pendistribusiannya didukung oleh Badan Pangan Nasional menggunakan pesawat TNI-AU.
Pilar ketiga adalah Karsa Tata yang berfokus pada penguatan kelembagaan dan ekosistem pangan. Langkah ini dijalankan lewat business matching kelompok tani bersama Koperasi Desa Merah Putih dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai off taker guna memastikan kecukupan pangan di daerah. Melalui rangkaian sinergi dan inovasi terintegrasi ini, pemerintah dan Bank Indonesia optimistis stabilitas harga pangan dapat terjaga, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat di wilayah Sulampua.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.