Tandaseru — Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Maluku Utara sukses menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) III APINDO Maluku Utara di Muara Hotel Ternate, Minggu (25/10/2026). Kegiatan ini mengusung tema besar “Mendorong Daya Saing Pengusaha Daerah, Kepastian Investasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Dalam Musprov III tersebut, Gajali Abd Mutalib kembali terpilih sebagai ketua petahana untuk menakhodai kepengurusan DPP APINDO Maluku Utara periode 2026–2031. Para pengurus langsung dikukuhkan Ketua Umum DPN APINDO Shinta Widjaja Kamdani.
Dalam sambutannya, Gajali mengungkapkan perjalanan organisasi selama 5 tahun kepemimpinannya di periode sebelumnya yang berhasil merangkul kepengurusan di tingkat kabupaten/kota.
“Tidak terasa 5 tahun kita bekerja sejak kami menjadi ketua, APINDO di Maluku Utara itu belum terbentuk kepengurusan kabupaten/kota. Nah, di masa saya 5 tahun terakhir, kami mulai melakukan konsolidasi ke 10 kabupaten/kota dan semua sudah terbentuk,” ujar Gajali.
Gajali juga menekankan pentingnya memperkuat jaringan kerja serta meningkatkan kapasitas produk lokal agar rantai pasok antara pengusaha daerah dan kawasan industri dapat terhubung secara berkesinambungan.
“Peran APINDO sangat besar sekali di daerah sini, terutama dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat besar. Kita tahu bahwa pertumbuhan Maluku Utara itu memang sangat besar, tetapi di sisi yang lain tingkat kemiskinan juga sangat besar. Pemerataan ekonomi itu belum membumi, masih di awang-awang. Sehingga masyarakat kita juga masih belum bisa menikmati pertumbuhan yang cukup besar itu. Dari 10 kabupaten/kota, empat kabupaten itu adalah daerah tambang. Tetapi yang terjadi kemiskinan ada di daerah yang empat ini,” paparnya.
Ia menegaskan, kondisi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab dunia usaha juga. Gajali mengajak rekan pengusahanya agar bisa menghubungkan jurang yang sangat besar antara dunia usaha dan masyarakat di lingkar tambang tersebut.
“Kami selalu melakukan pelatihan-pelatihan bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kami juga bersama dengan perbankan, khususnya BI, beberapa kali kami melakukan pelatihan. Kemudian dengan perbankan BTN, kemudian ada beberapa lembaga yang sempat kami lakukan pelatihan bersama,” paparnya.
Tujuan pelatihan tersebut, sambung Gajali, adalah mempersiapkan dunia usaha khususnya UMKM agar bisa tumbuh lebih baik ke depan.
“Tanpa kita menyiapkan mereka, maka akan susah, kesenjangan itu tetap ada. Nah, di sini kami bersyukur bahwa ibu gubernur kami punya pandangan dan kemauan yang sangat besar bagaimana agar dunia usaha khususnya UMKM bisa tumbuh dengan baik ke depan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPN APINDO Shinta Widjaja Kamdani memberikan pandangan strategis mengenai potensi besar yang dimiliki Maluku Utara. Menurutnya, terdapat tiga pilar utama yang menjadi modal masa depan daerah ini.
“Yaitu industri yang unggul, alam dan laut yang melimpah serta pariwisata yang beragam,” ungkapnya.
Shinta menyoroti capaian ekonomi Maluku Utara yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 34,17% pada tahun 2025. Guna mengoptimalkan potensi tersebut, DPN APINDO mendorong tiga program utama, yakni pengembangan ekonomi biru (blue economy) dengan potensi budidaya rumput laut dan perikanan, UMKM Naik Kelas melalui program APINDO UMKM Merdeka yang telah merangkul puluhan ribu UMKM, serta penguatan kapasitas SDM dan wirausaha melalui pelatihan manajerial yang konkret.
Ia juga memaparkan delapan tugas utama DPP APINDO Maluku Utara. Pertama, mendorong penciptaan lapangan kerja layak bagi masyarakat Maluku Utara; Kedua, mengawal isu ketenagakerjaan secara konsisten, termasuk pengupahan, hubungan industrial, dan lain-lain; Ketiga, mengadvokasi isu strategis seperti deregulasi, penurunan biaya berusaha, kompleksitas perizinan, dan lain-lain.
“Keempat, mengembangkan potensi ekonomi lokal dan sektor unggulan guna pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing; Kelima, memperkuat solidaritas dan pertumbuhan keanggotaan DPP APINDO Maluku Utara; Keenam, memperluas Dewan Pimpinan APINDO di tingkat kabupaten/kota di seluruh Maluku Utara; Ketujuh, memperkuat koordinasi rutin dengan pemerintah daerah dan menjadi mitra dalam pengambilan keputusan; Kedelapan, mengawal program nasional APINDO (APINDO UMKM Merdeka, Pengusaha Mengajar, dan lain-lain),” tandasnya.
Di sisi lain, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pemerintah sebagai regulator, APINDO sebagai penghubung pasar, dan para pengusaha. Ia menyoroti tantangan ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi makro yang tinggi di angka 34% dengan kondisi riil di tingkat bawah.
“Jadi antara hulu, yaitu petani, nelayan, UMKM, pedagang lokal, dengan hilir, yaitu IWIP, Harita, Antam, NHM, itu enggak nyambung. Nah, rantai ekonominya itu belum tersambung dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi yang ada di hilir ini belum dirasakan oleh mereka yang ada di hulu,” tegas Sherly.
Selain itu, Sherly memaparkan potensi sektor kelautan, seperti budidaya rumput laut seluas ratusan hektar yang didukung oleh kondisi laut yang bersih, serta keunggulan letak geografis Maluku Utara yang strategis dan dekat dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik seperti Jepang, Cina, Korea, dan Hong Kong untuk jalur ekspor langsung.
Kegiatan pengukuhan ini juga diwarnai tanya jawab dengan panel Ketum DPN APINDO dan Gubernur Malut. Dalam tanya jawab itu dibahas tentang potensi dan kebutuhan UMKM, perikanan dan pertanian, serta pariwisata.
Dengan dikukuhkannya kepengurusan DPP APINDO Maluku Utara periode 2026–2031 di bawah kepemimpinan Gajali Abd Mutalib, diharapkan kolaborasi lintas sektor ini mampu mendongkrak daya saing daerah, memperkuat hilirisasi produk lokal, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi seluruh masyarakat Maluku Utara.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.