Tandaseru — Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Jawaban ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun 2025/2026 di Gedung DPRD Kota Tidore, Senin (13/7/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ridwan Moh. Yamin, didampingi Ketua DPRD Ade Kama, serta dihadiri oleh 22 anggota DPRD. Turut hadir Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, unsur Forkopimda, para Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, pimpinan OPD.
Mengawali pidatonya, Muhammad Sinen menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah menerima, menyetujui, dan mendukung Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme perundang-undangan.
Ia menjelaskan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendorong kemandirian fiskal merupakan langkah strategis untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD.
”Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak serta retribusi daerah, peningkatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah agar memberikan kontribusi yang lebih besar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pemkot Tidore Kepulauan juga berkomitmen menggali potensi pendapatan baru dengan tetap menjaga iklim investasi, kemampuan masyarakat, serta prinsip keadilan. Digitalisasi penerimaan daerah melalui perluasan sistem pembayaran elektronik terus digenjot demi mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
Terkait efektivitas anggaran, Muhammad menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Kebijakan belanja diarahkan pada program prioritas, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial.
Pemerintah daerah berjanji akan terus mengevaluasi efektivitas program dan memperkuat sinergi antarperangkat daerah guna memastikan anggaran mendukung sasaran pembangunan secara berkelanjutan.
Ia berharap sinergi dan kolaborasi yang sejajar antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Tidore Kepulauan dapat terus terpelihara dengan saling menghormati fungsi masing-masing.
”Dengan kebersamaan tersebut, diharapkan setiap kebijakan yang dihasilkan dapat semakin berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tidore Kepulauan,” harapnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.